BPH Migas Dorong Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, saat ini PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sedang mengembangkan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dengan luas kurang lebih 1.350 Ha.

Diperkirakan, pelabuhan tersebut membutuhkan pembangkit listrik sebesar 8,3 MW atau setara potensi demand gas bumi sebesar 1,7 MMSCFD.

Pemerintah Kabupaten Mempawah pun mengusulkan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungai Kunyit di lahan seluas kurang lebih 5.000 Ha.

Diperkirakan, dalam pengembangan KEK tersebut dibutuhkan pembangkit sebesar 310 MW atau sebanding dengan potensi demand gas bumi sebesar 62 MMSCFD.

Baca juga: Gas Bumi Indonesia Jauh Lebih Murah Dibanding Singapura dan China

Demand gas juga bisa datang dari aktivitas PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) atau Inalum dengan PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).

Kedua perusahaan ini melakukan pencanangan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery, di Desa Bukit Batu Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Smelter tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan listrik sebesar 75 MW, atau sebanding dengan potensi gas bumi sebesar 15 MMSCFD.

Di sektor Industri sendiri, berdasarkan realisasi volume solar non subsidi yang telah diverifikasi BPH Migas tahun 2018 sebesar 535.534 kiloliter (KL). Volume tersebut setara dengan potensi demand gas bumi sebesar 49,8 MMSCFD.

Total potensi demand gas bumi Kalimantan Barat yang ada saat ini diperkirakan mencapai 334,3 MMSCFD.

Tantangan peningkatan pemanfaatan gas

Untuk mencapai target peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan, terdapat tantangan yang akan dihadapi.

Tantangan tersebut meliputi harga gas bumi yang lebih mahal dibanding batubara, dan kebijakan target bauran energi yang lebih memihak peningkatan pemanfaatan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pengatur mengusulkan beberapa saran yaitu, evaluasi dan penyusunan kebijakan terkait Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi.

Kemudian mengutamakan penggunaan gas bumi untuk industri berbasis solar dan batubara, perencanaan peningkatan penggunaan gas bumi 5 - 10 tahun ke depan, serta transparansi struktur biaya produksi gas bumi di sektor hulu migas.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Bappenas sedang melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Baca juga: DPR Sebut Perluasan Penggunaan Gas Bumi Bakal Hemat Subsidi Energi

Rencana pembangunan tersebut akan menjadi acuan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan, di mana salah satu major project yang diusulkan adalah pembangunan Ruas Pipa Tansmisi Gas Bumi Trans Kalimantan.