Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BPH Migas Dorong Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan

Kompas.com - 03/12/2019, 19:33 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, saat ini PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sedang mengembangkan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dengan luas kurang lebih 1.350 Ha.

Diperkirakan, pelabuhan tersebut membutuhkan pembangkit listrik sebesar 8,3 MW atau setara potensi demand gas bumi sebesar 1,7 MMSCFD.

Pemerintah Kabupaten Mempawah pun mengusulkan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungai Kunyit di lahan seluas kurang lebih 5.000 Ha.

Diperkirakan, dalam pengembangan KEK tersebut dibutuhkan pembangkit sebesar 310 MW atau sebanding dengan potensi demand gas bumi sebesar 62 MMSCFD.

Baca juga: Gas Bumi Indonesia Jauh Lebih Murah Dibanding Singapura dan China

Demand gas juga bisa datang dari aktivitas PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) atau Inalum dengan PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).

Kedua perusahaan ini melakukan pencanangan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery, di Desa Bukit Batu Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Smelter tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan listrik sebesar 75 MW, atau sebanding dengan potensi gas bumi sebesar 15 MMSCFD.

Di sektor Industri sendiri, berdasarkan realisasi volume solar non subsidi yang telah diverifikasi BPH Migas tahun 2018 sebesar 535.534 kiloliter (KL). Volume tersebut setara dengan potensi demand gas bumi sebesar 49,8 MMSCFD.

Total potensi demand gas bumi Kalimantan Barat yang ada saat ini diperkirakan mencapai 334,3 MMSCFD.

Tantangan peningkatan pemanfaatan gas

Untuk mencapai target peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan, terdapat tantangan yang akan dihadapi.

Tantangan tersebut meliputi harga gas bumi yang lebih mahal dibanding batubara, dan kebijakan target bauran energi yang lebih memihak peningkatan pemanfaatan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pengatur mengusulkan beberapa saran yaitu, evaluasi dan penyusunan kebijakan terkait Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi.

Kemudian mengutamakan penggunaan gas bumi untuk industri berbasis solar dan batubara, perencanaan peningkatan penggunaan gas bumi 5 - 10 tahun ke depan, serta transparansi struktur biaya produksi gas bumi di sektor hulu migas.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Bappenas sedang melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Baca juga: DPR Sebut Perluasan Penggunaan Gas Bumi Bakal Hemat Subsidi Energi

Rencana pembangunan tersebut akan menjadi acuan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan, di mana salah satu major project yang diusulkan adalah pembangunan Ruas Pipa Tansmisi Gas Bumi Trans Kalimantan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tim Prabowo Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Masih Bisa Berubah

Tim Prabowo Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Masih Bisa Berubah

Whats New
BSI International Expo 2024 Cetak Nilai Transaksi Rp 2 Triliun dengan 52.000 Pengunjung

BSI International Expo 2024 Cetak Nilai Transaksi Rp 2 Triliun dengan 52.000 Pengunjung

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen pada 2024-2026

Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen pada 2024-2026

Whats New
Staf Presiden: Harga Beras Masih akan Naik di Bulan-bulan Mendatang

Staf Presiden: Harga Beras Masih akan Naik di Bulan-bulan Mendatang

Whats New
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 30 Juni 2024, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 30 Juni 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Industri Logam dan Peralatan Dominasi Realisasi Investasi RI Kuartal I 2024

Industri Logam dan Peralatan Dominasi Realisasi Investasi RI Kuartal I 2024

Whats New
Ciptakan Iklim Bisnis Kondusif, Bea Cukai Beri Izin TPB Berkala untuk 2 Perusahaan di Sumut

Ciptakan Iklim Bisnis Kondusif, Bea Cukai Beri Izin TPB Berkala untuk 2 Perusahaan di Sumut

Whats New
Sri Mulyani dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Bantah Kabar APBN Jebol

Sri Mulyani dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Bantah Kabar APBN Jebol

Whats New
Bea Cukai Teluk Nibung Gagalkan Ekspor Ilegal 100 Ekor Reptil ke Malaysia

Bea Cukai Teluk Nibung Gagalkan Ekspor Ilegal 100 Ekor Reptil ke Malaysia

Whats New
3 Fenomena Ini Bikin Gen Z Sulit Mengelola Keuangan, Apa Saja?

3 Fenomena Ini Bikin Gen Z Sulit Mengelola Keuangan, Apa Saja?

Earn Smart
Sri Mulyani: Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Sri Mulyani: Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Whats New
Sunra Tebar Promo Pembelian Motor di Listrik di PRJ 2024

Sunra Tebar Promo Pembelian Motor di Listrik di PRJ 2024

Spend Smart
Bisa Beri Dampak Positif, BIPI Consulting Sediakan Layanan Konseling untuk SDM Perusahaan

Bisa Beri Dampak Positif, BIPI Consulting Sediakan Layanan Konseling untuk SDM Perusahaan

Whats New
Kurs Rupiah Hari Ini 24 Juni 2024 di BNI hingga Bank Mandiri

Kurs Rupiah Hari Ini 24 Juni 2024 di BNI hingga Bank Mandiri

Spend Smart
Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 Capai Rp 71 Triliun

Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 Capai Rp 71 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com