Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Pengembangan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM agar menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar kementerian.

"Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/12/2019).

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten optimis pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada.

"Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi", lanjutnya.

Teten menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah.

Teten mengakui, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif.

"Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya", lanjutnya lagi.

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14 persen saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17 persen, Malaysia di atas 20 persen, Thailand di atas 30 persen, Jepang 55 persen dan China 70 persen.

Teten berharap konsolidasi program antar kementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan.

Menurut Teten, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur.

Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan bahwa arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya.

"Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian", jelas Hanung.

Nantinya agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi.

"Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda", tutupnya.