[POPULER MONEY] Harga Brompton yang tak Dideclare ke Bea Cukai | Lippo Karawaci Jual Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya barang yang diangkut oleh pesawat baru Garuda Indonesia tanpa declare ke Bea Cukai, masih menjadi sorotan sepanjang hari kemarin, Rabu (4/12/2019).

Terkait dengan hal itu, ada berita tentang harga sepeda Brompton yang diangkut pesawat tersebut. Berita terpopuler lainnya adalah tentang Lippo Karawaci yang akan jual aset karena kinerjanya merugi.

Berikut adalah daftar 5 berita populer di kanal Money sepanjang hari kemarin:

1. Bea dan Cukai Sita Sepeda Brompton dari Pesawat Garuda, Berapa Harganya?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyita sejumlah barang ilegal di pesawat baru milik maskapai Garuda Indonesia yang berjenis Airbus A330-900. Namun, ada yang menarik dari sitaan itu, yakni sepeda lipat Brompton yang kini digandrungi oleh masyarakat.

Fungsi sepeda lipat tersebut tidak hanya digunakan buat berolahraga, tetapi kini kerap digunakan untuk pergi kerja. Terlebih lagi di kota-kota metropolis, seperti Jakarta yang tiap hari selalu mengalami kemacetan, sehingga segelintir orang memilih untuk menggunakan sepeda, terutama sepeda lipat yang begitu praktis dibawa.

Untuk sepeda lipat merek Brompton, bila ditelusuri di berbagai marketplace, harganya bervariatif. Harga terendah sekitar Rp 30 juta, dan termahal mencapai lebih dari Rp 80 juta. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Erick Thohir: Sebelum Ketahuan, Mending Mengundurkan Diri

Menteri BUMN Erick Thohir tidak mau banyak berkomentar terkait permasalahan temuan beberapa spare part Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda Indonesia.

Ia hanya mengatakan, permasalahan ini biar pihak Bea dan Cukai yang melakukan proses penyelidikan. Namun, Erick mengirim pesan kepada orang-orang yang terkait dengan barang-barang tersebut.

"Garuda biar saja Bea Cukai yang melihat ada enggak kasusnya yang dilaporkan. Kalau emang benar terbukti bersalah, ya benar harus dicopot atau lebih baik sebelum ketahuan, mending mengundurkan diri," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut dia, yang penting kasus ini harus ditindaklanjuti secara transparan.

3. Rugi Membengkak, Lippo Karawaci Akan Jual Aset Lagi

Rugi bersih PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membengkak pada kuartal III tahun ini. Rugi bersih LPKR membesar jadi Rp 1,72 triliun dari rugi di kuartal III-2018 Rp 779,59 miliar. Padahal, total pendapatan emiten ini masih meningkat tipis 0,07 persen menjadi Rp 8,27 triliun.

Mengutip Kontan.co.id, Rabu (4/12/2019), meski pendapatan naik tipis, tetapi beban pokok pendapatan Lippo Karawaci meningkat 13,67 persen secara tahunan menjadi Rp 4,99 triliun.

Akibatnya, laba kotor LPKR turun 15,1 persen menjadi Rp 3,19 triliun. Penurunan laba kotor sektor properti dari tahun sebelumnya menjadi penyebab. Hingga September 2019, laba kotor sektor properti hanya mencapai Rp 540 miliar dari sebelumnya Rp 1,41 triliun. Selengkapnya silakan baca di sini.

4. Erick Thohir Ancam Copot Direksi Garuda jika Terlibat Kasus Harley Ilegal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam akan mencopot direksi Garuda Indonesia jika terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton.

“Mengenai Garuda, biarkan saja Bea Cukai melihat ada enggak kasus-kasus yang benar-benar seperti yang dilaporkan. Kalau benar, ya harus dicopot,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019). “Lebih baik sebelum ketahuan mengundurkan diri, tapi kalau benar, ya kita copotlah,” sambung Erick.

Kendati begitu, Erick masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Setelah hasilnya keluar, dia baru akan mengambil sikap. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Erick Thohir Sindir Direksi BUMN yang Suka “Koar-koar” di Media

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir direksi perusahaan pelat merah yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintah melalui media massa.

Menurut Erick, seharusnya sebagai petinggi perusahaan BUMN, direksi tersebut harus memiliki sifat loyal kepada pemerintah.

“Bukan berarti saya anti kritik, harus dikritisi langsung, jangan lewat media. Kalau mereka kerja di BUMN, tapi kritisi lewat media itu kan enggak etis,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick menambahkan, dalam menghadapi permasalahan seharusnya jajaran direksi duduk bersama dengan komisaris untuk mencari solusinya. Selengkapnya silakan baca di sini.