Chatib Basri : Kebijakan Fiskal dan Moneter Kurang Efektif Atasi Perlambatan Ekonomi

Kompas.com - 05/12/2019, 08:08 WIB
Chatib Basri usai menjadi pembicara pada acara Disruptif Ekonomi Digital di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (5/1/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTOChatib Basri usai menjadi pembicara pada acara Disruptif Ekonomi Digital di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (5/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menyebut kebijakan moneter dan fiskal tidak efektif dalam mengatasi perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Chatib menilai Omnibus Law sudah on the track dan hanya tinggal menunggu realisasinya saja.

"Saya yakin, dengan itu (omnibus law) bisa naik ekspor tentunya diatas 5 persen. Sekarang fiskal dan moneter hanya bisa membuat ekonomi stabil saja. Tapi kalau mau lebih meningkatkan lagi saya pikir dengan omnibus law, dan itu sudah betul," kata Chatib saat ditemui di Kempinski Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Chatib menilai, dampak penggunaan kebijakan fiskal dan moneter sangat terbatas. Hal ini mengingat penerimaan pajak yang kurang maksimal dan dampak dari The Fed yang sudah menghentikan penurunan suku bunganya.

"Kalau kita mau tumbuh lebih tinggi, kita enggak bisa menggunakan fiskal dan moneter kerena dua hal itu memiliki ruang terbatas. Penerimaan pajak kita drop dan kebijakan moneter kita juga enggak bisa terus diturunin karena The Fed sudah berhenti menurunkan suku bunganya," jelas Chatib.

Baca juga : Perlambatan Ekonomi Dunia Berimbas ke Pertumbuhan Ekonomi RI

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan menyederhanakan dua UU yang tergabung dalam Omnibus Law. Dua undang-undang tersebut antara lain, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengingat ekonomi Indonesia yang saat ini terimbas pelemahan ekonomi global, maka Chatib menilai sektor rill butuh terus didorong. Meski demikian, ini juga harus diimbangi dengan regulasi yang mendukung.

"Jadi kalau mau jalan memang harus dari kebijakan di sektor rill. Kalau itu dilakukan mungkin growth kita bisa lebih tinggi," jelasnya.

Chatib menyebut omnibus law yang saat ini sedang digodok pemerintah dinilai mampu memitigasi persoalan yang berpotensi terjadi pada sektor rill.

"Tapi ini untuk memitigasi, dan kalau ditanya mengenai sosial asisstance, saya rasa enggak menyelesaikan semua persoalan, tapi lebih meminimalisir dari dampak yang mungkin terjadi," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.