Sudah Tepatkah Kebijakan Menteri Edhy Buka Ekspor Benih Lobster?

Kompas.com - 05/12/2019, 10:09 WIB
Lobster. Getty/IndependentLobster.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menuai pro dan kontra. Kali ini soal adanya kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster yang tengah dikaji.

Pengkajian ulang membuka peluang eskpor benih lobster membuat Edhy saling berpunggungan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti.

Susi dengan keras melarang peredaran benih lobster di bawah 200 gram sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) 56/2016 tentang Penangkapan Lobster.

Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies for Humanity (Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan), Abdul Halim mengatakan, adanya kemungkinan Menteri Edhy untuk membuka peluang ekspor benih lobster merupakan langkah yang tidak strategis dalam jangka panjang.

Sebab, ekspor benih lobster yang kemudian dibudidayakan di negara tujuan, sangat menguntungkan negara importir. Salah satunya Vietnam yang sangat ketergantungan dengan kebutuhan benih lobster.

Baca juga : Berbeda dengan Susi, Edhy Buka Peluang Ekspor dan Budidaya Lobster

Di sisi lain, ekspor benih lobster akan menghancurkan sentra-sentra perikanan Indonesia. Sebab, membuka peluang ekspor benih lobster sama saja mengizinkan eksploitasi besar-besaran di beberapa sentra lobster.

"Seperti di Lombok. Akan banyak eksploitasi yang dilakukan pembubidaya (asing) dengan pertimbangan jangka pendek. Secara ekonomi boleh jadi menggiurkan, tapi dalam konteks ekonomi jangka panjang sangat merugikan RI," kata Abdul Halim saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/12/2019).

Apalagi kata Abdul, banyak negara tetangga yang berkepentingan dengan sumber daya ikan RI, termasuk Vietnam yang pernah mendapat kartu kuning dari Uni Eropa karena pengelolaan ikan yang tidak berkelanjutan.

Artinya, banyak pelanggaran HAM, praktek illegal fishing yang masif, dan penangkapan plasma nutfah secara tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Pemerintah Vietnam memberlakukan UU Perikanan per Januari 2019.

"Tapi dengan adanya kebijakan baru dan adanya peluang ekonomi baru dari RI mereka akan memanfaatkan itu sebanyak mungkin untuk meningkatkan pendapatan nasional mereka dari sektor perikanan," ungkap Abdul.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X