Burhanuddin Muhtadi : Sebaiknya Jokowi Tidak Pentingkan Pemindahan Ibu kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membuat gerakan secara cepat dan tepat sehingga bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Dirinya menilai, langkah cepat dalam upaya pemindahan ibu kota dan isu radikalisme kurang tepat.

"Gerakan reformasi, Pak Jokowi tidak usah mementingkan pemindahan ibu kota tidak terlalu penting. Termasuk isu-isu radikalisme itu tidak sesuai diinginkan oleh masyarakat. Jadi, cari kebijakan yang bisa memanfaatkan dan dinikmati secara cepat," katanya dalam acara Asian Insights Seminar 2019 yang diadakan oleh DBS Bank, Jakarta, Rabu (4/12/2019) malam.

Dirinya merasa heran dengan gerakan reformasi pemindahan ibu kota negara dianggap tidak memberikan dampak besar terhadap perekonomian serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap presiden.

"Jadi tidak bisa hal-hal ambisius dilakukan dalam waktu cepat. Pemindahan ibu kota, duitnya dari mana? Jadi hal-hal yang kecil tetapi terukur dan bisa memberi dampak cepat. Dan karenanya, Pak Jokowi punya kepercayaan diri untuk masuk pada reform yang lebih rumit," ucapnya.

Baca juga : Bappenas: Ada Lebih dari 57 Aturan Bakal Direvisi untuk Persiapan Pindah Ibu Kota

Sebagai contoh, dia mengimbau kepada Presiden untuk merevisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bila ini direvisi serta disempurnakan, bakal mendapat kepercayaan dari para buruh.

"Jadi, misalnya nih, kalau mau revisi UU No.13 Tahun 2003, itu cari isu-isu yang tidak kontroversial dulu. Pilhlah mana yang perlu direvisi tanpa harus memantik demo besar dari buruh. Kemudian, BPJS sudah dinaikkan. Hal-hal lain yang diidentifikasi penting untuk memberi sinyal pada pelaku usaha," ujarnya.

Selain itu, menguji loyalitas partai pendukungnya perlu dilakukan. Caranya, dengan menggeber omnibus law yang dapat menciptakan lapangan kerja serta menarik minat investor dalam bentuk aturan tersebut.

"Yakin saya, jangankan Gerindra. PDI-P saja mungkin nggak bakal dukung. Jadi sekarang, mumpung masih jauh, lakukan! Karena ekonomi people itu tergantung banyak hal. Satu, uangnya terbatas. Dua, modal politik juga terbatas. Ketiga, constain institusi," ucapnya.