Dirut Garuda Tak Hadir Rapat di DPR, karena Kasus Harley Davidson?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas komponen Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 Hijriah alias tahun 2020.

Rapat itu menghadirkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dan beberapa BUMN terkait, antara lain Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra, Direktur Komersial AP I Devi Suradji, Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, dan Direktur Keuangan dan Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal.

Ketidakhadiran Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara yang diwakilkan oleh 2 anggota direksi lainnya disorot oleh salah seorang anggota legislatif di rapat itu.

Baca juga: Kasus Harley dan Sepeda Brompton, Erick Thohir Pecat Dirut Garuda

Sebab, rapat yang membahas BPIH ini semula dilangsungkan untuk mencari titik temu harga yang adil untuk pelayanan jamaah haji. Tidak hadirnya beberapa direksi membuat pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan.

Namun, rapat tetap berlangsung membahas komponen mana yang membuat mahalnya pelayanan haji.

"Pak, biasanya rapat tidak bisa diteruskan karena Direktur Utamanya enggak hadir. Biasanya juga hadir, kok," kata Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  Ihsan Yunus di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Ini Penampakan Harley Davidson dan Brompton Ilegal di Pesawat Garuda

Ihsan pun bertanya lebih lanjut kepada dua direktur Garuda Indonesia yang hadir, yakni Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, Direktur Keuangan dan Risiko Garuda Fuad Rizal.

Dia ingin memastikan, ketidakhadiran orang nomor satu di maskapai pelat merah bukan karena adanya masalah yang menjerat Garuda Indonesia belakangan, yakni soal penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton.

"Kenapa tidak hadir? Bukan karena urusan Harley kan," selorohnya disambut tawa para anggota legislatif.

Baca juga: Erick Thohir Ingatkan Direksi Garuda Harus Berjiwa Samurai

Pertanyaan dari Ihsan Yunus pun segera dibantah oleh Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia. Dia bilang, Ari Askhara memang ada urusan lain tapi bukan soal penyelundupan itu.

"Enggak pak," ujarnya singkat.

Setelah itu, rapat akhirnya berlangsung serius dan membahas BPIH jamaah haji tahun 2020. Adapun mahalnya pelayanan haji disinyalir karena banyaknya komponen biaya, terdiri dari biaya operasi langsung, biaya operasi tidak langsung, dan margin.

Biaya langsung antara lain bahan bakar, biaya sewa, biaya asuransi, biaya jasa, biaya parkir, dan biaya pendaratan. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya staff darat, biaya check-in, dan asuransi jamaah untuk risiko di luar penerbangan.

Baca juga: Kemenhub Bisa Sanksi Garuda jika Terbukti Bawa Onderdil Harley Ilegal