Nasabah Korban Jiwasraya Bisa Gugat Bank Agen Produk Asuransi JS Plan

Kompas.com - 06/12/2019, 09:55 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal pembayaran polis oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih bergulir.

Saat nasabah korban Jiwasraya melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR Rabu (4/12/2019), beberapa dari mereka mengatakan pihak bank menawarkan produk bancassurance Jiwasraya sebagai produk deposito. Hal tersebut dilakukan ketika deposito nasabah yang bersangkutan telah jatuh tempo.

Pengamat asuransi Irvan rahardjo mengatakan, sangat mungkin bagi nasabah untuk menggugat pihak bank agen produk asuransi yang bersangkutan.

Sebab, dalam penawaran produk asuransi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Sangat bisa (digugat). Diatur dalam POJK Nomo1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Bahwa bank wajib memberi penjelasan secara transparan, akuntabel, perlakuan adil, keamanan data kepada nasabah nya bahwa produk JS Plan bukan produk perbankan dan return yang dijanjikan berlebihan," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Nasabah Jiwasraya Sebut OJK Larang Bank Bayarkan Polis Macet, Apa Iya?

Selain pihak bank, sangat mungkin bagi nasabah untuk menggugat pihak OJK. Sebab menurutnya, sebagai pengawas industri jasa keuangan OJK tidak melakukan pengawasan seara aktif.

Dia pun menilai OJK telah lalai dalam melakukan pengawasan pelaku jasa keuangan.

"Tidak proaktif, tidak jemput bola. Lebih business as usual, tidak ada urgency, mengulur waktu," ujar dia.

Sebelumnya, Vice President Samsung Electronic Indonesia Lee Kang Hyun yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Korea di Indonesia memaparkan secara kronologis kasus Jiwasraya yang menimpanya bersama 473 warga Korea Selatan lain.

Lee yang mendapatkan tawaran produk bancassurance Jiwasraya dari KEB Hana Bank mengatakan, pihak bank telah memiliki keinginan untuk mengganti uang nasabah edngan mencairkan polis.

Namun demikian, pihak bank mengaku tak bisa melakukan hal tersebut karena dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Baca juga: Ada 474 Warga Korea Jadi Korban Polis Macet Asuransi Jiwasraya

"Hana Bank mau tanggung jawab. Mereka siap tapi OJK tidak memperbolehkan. Alasannya ada aturan OJK. Jadi saya mau tanya apa memang benar masalahnya bener dan OJK tidak memperbolehkan. Soalnya Hana Bank jadi gak bisa apa-apa," jelas dia.

Namun demikian, OJK membantah hal tersebut. Juru Bicara OJK Sekar Putih Jarot mengatakan, tidak ada aturan OJK yang melarang bank menanggung polis nasabahyang dirugikan Jiwasraya.

"Enggak ada aturan seperti itu," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X