Kompas.com - 06/12/2019, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah sudah memiliki sejumlah opsi untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), selain opsi pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra.

Dikutip dari Antaranews, Jumat (6/12/2019), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Jakarta, Jumat, mengatakan opsi yang disiapkan pemerintah bersifat business to business.

Dengan begitu, dia memastikan tidak ada opsi suntikan modal dari negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Jiwasraya pada 2020.

"Ada beberapa opsi lainnya pasti, tidak hanya itu (pembentukan anak usaha)," ujar Isa.

Baca juga: Kemenkeu Masih Pertimbangkan Suntik Modal ke Jiwasraya

Isa memastikan tidak akan ada PMN untuk Jiwasraya pada 2020. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai opsi lain yang disiapkan pemerintah untuk menyehatkan Jiwasraya, selain pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra.

"Itu ranahnya Kementerian BUMN," ujar dia.

Disinggung mengenai opsi lainnya apakah terkait pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB), Isa juga enggan berkomentar lebih jauh.

Isa menjelaskan antara Kemenkeu dan Kementerian BUMN terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Pemerintah juga mematangkan opsi penyehatan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua itu dengan hasil koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Baca juga: Nasabah Korban Jiwasraya Bisa Gugat Bank Agen Produk Asuransi JS Plan

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau Risk based Capital (RBC) 120 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun Rp 6.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 6.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Spend Smart
Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Whats New
Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Pemimpin Modern

Pemimpin Modern

Work Smart
Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Whats New
Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

Whats New
Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.