Edhy Prabowo: Siapa Pun yang Mengadu ke KKP Harus Diterima...

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menolak korupsi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan menteri KKP Edhy Prabowo menyambut Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Mina Bahari, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

"Orang yang mengadu ke kita wajib dilayani. Kalau kita semua melakukan itu, masalah korupsi tinggal cerita saja. Siapa pun yang mengadu datang ke KKP harus diterima," kata Edhy.

Lebih lanjut, Edhy menyebutkan, aturan menolak korupsi ini harus dilakukan baik di KKP Pusat, Bandara, Unit Pelaksana Tugas (UPT), maupun balai-balai lainnya.

Baca juga: Berbeda dengan Susi, Edhy Buka Peluang Ekspor dan Budidaya Lobster

Dalam meningkatkan integritas di lingkup KKP maka hal ini harus tegas dilakukan oleh lebih dari 13.000 staf KKP dan menjadi sikap dalam keseharian.

"Bukan hanya memgambil satu dua juta yang dianggap korupsi dan ini bukan cuma soal manipulasi uang. Bicara korupsi ini bukan hanya simbol dan harus menjadi semangat dalam menjalankan tugas," sebut Edhy.

Ia mencontohkan, soal izin yang harus dipercepat untuk mengurangi potensi korupsi yang mungkin saja terjadi. Dengan mempercepat perizinan, maka potensi korupsi bisa diminimalisasi.

"Jadi momen ini yang akan kita harapkan biaa dilakukan. Ada perintah lain soal mengurus perizinan, mengapa harus menunggu. Izin ini kan hanya bagaimana pengawasannya (setelah izin diberikan)," ungkap Edhy.

Hampir dua bulan menjabat, Edhy menegaskan dukungannya menolak korupsi, yakni dengan berupaya mengelola perizinan serta memaksimalkan tugasnya untuk berkomunikasi dengan nelayan.

Baca juga: Menteri KKP Diminta Kaji Ulang Legalisasi Cantrang