Proyek KJA Mangkrak, Edhy Prabowo Minta BUMN Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menawarkan solusi kasus Keramba Jaring Apung (KJA) di Sabang, Karimun dan Pangandaran yang mangkrak hingga saat ini. Solusi tersebut yakni dengan meminta BUMN terkait bertanggung jawab.

Menurutnya, berbagai pertemuan sudah dibahas bersama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT Perinus yang baru.

"Pembicaraan sudah dilalukan bersama Wakil Menteri BUMN dan juga ke Perinus secara informal. Dirut Perinus yang baru juga sudah ke KKP. Tinggal sekarang bagaimana keputusannya. Kami menawarkan semacam jalan keluar, tinggal mereka menyikapinya seperti apa," kata Edhy di Gedung Mina Bahari, Gambir Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Rencananya akan ada pertemuan yang dilakukan untuk membahas nasib proyek KJA yang mangkrak. Sementara KKP sudah mengeluarkan pagu anggaran Rp 114 miliar pada 2017.

Baca juga: Edhy Prabowo: Siapa Pun yang Mengadu ke KKP Harus Diterima...

"Semua kondisi sudah rusak, uang sudah masuk ke situ. Kami mau perbaiki ini, kami ajak BUMN untuk sama-sama supaya tidak ada yang merasa disalahkan," ujarnya.

KJA merupakan proyek pendanaan di tiga kawasan yang dilakukan oleh KKP bekerja sama dengan PT Perinus. Namun pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan PT Perinus tidak sesuai kontrak dan pekerjaan tidak selesai pada termin yang ditetapkan.

Alhasil, Dirut PT Perinus, Dendi didakwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KJA yang kini mendekam di tahanan.

Terkait kerusakan akibat proyek mangkrak ini, Edhy menyebut sudah ada jalan keluarnya. Hanya tinggal menunggu waktu dari Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menyepakati rencana pembangunan KJA selanjutnya.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Berantas Korupsi dengan Naikkan Tunjangan PNS...

"Ya ini ada jalan keluarnya, kami tinggal menunggu waktu Pak Menteri BUMN karena beliau ada acara dampingi Presiden, kami menunggu waktu beliau. Secara prinsip jalan keluarnya sudah ada," kata Edhy.

Adapun wacana yang direncanakan oleh Edhy adalah dengan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan meminta tanggung jawab PT Perinus untuk melanjutkan kewajibannya yang mangkrak.

"Jadi kami masih menunggu waktunya (Menteri BUMN), sejauh apakah dikerjasamakan ataukah mereka perbaiki dulu, kita sudah keluar uang Rp 114 miliar. Kita akan ajak (lagi) Perinus sebagai pengelola yang membangun ini," ucap Edhy.

Edhy menjelaskan, secara prinsip ia belum menerima hasil dari pembangunan KJA, dan ia berhak menuntut. Hanya saja dengan jalan hukum tidak akan mendapatkan efek yang baik antara BUMN dan KKP, sehingga jalan keluar yang saling menguntungkan menjadi pilihannya.

Baca juga: Efek Domino Perang Dagang AS-China ke Ekonomi Indonesia

"Kalau kami secara keras-kerasan enggak akan akan muncul (selesai). Maka kami cari jalan tengahnya. Misalkan BUMN memberi pengakuan utang kepada kami, di saat yang sama mereka memperbaiki itu (proyek KJA) dengan catatan mugkin tempatnya harus dipindah," jelas Edhy.

Hingga saat ini ada beberapa daerah yang masih diwacanakan sebagai alternatif yang akan dipilih KKP. Misalkan saja di Aceh yakni daerah Simelue atau di Singkil. Sedangkan di Pangendaran akan dipindah ke Lampung dan yang berada di Karimun akan dipindah ke Bali.

"Kalau sudah setuju (dari BUMN), kami terima dan kami kasih lagi ke Perinus. Kami yang membuat program, dan program itu bagus dan kami memberikan (ide) tentang pembangunannya seperti apa, akan memelihara ikan apa, apakah lobster? kami belum tahu," tambahnya.

Baca juga: Kaji Penggunaan Cantrang, Edhy Prabowo Evaluasi 29 Aturan Era Susi