Mendag: Semua Pedagang E-Commerce Mesti Punya Izin Usaha

Kompas.com - 09/12/2019, 13:51 WIB
Ilustrasi e-commerce usabilitygeek.comIlustrasi e-commerce

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyoroti pesatnya pertumbuhan penjualan dalam jaringan (daring) di platform e-commerce.

Pesatnya pertumbuhan itu membuat pemerintah mewajibkan semua pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce harus memiliki izin usaha. Beleid ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"PP 80 ini khususnya mengenai perizinan yang berkaitan untuk e-commerce. Tujuan utamanya untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha," kata Agus Suparmanto di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Harbolnas, YLKI Ingatkan Konsumen Belanja Sesuai Kebutuhan

Agus menuturkan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru akan dipermudah dengan munculnya peraturan tersebut. Dengan adanya izin usaha, pelaku usaha maupun konsumen bisa terlindungi dari segi transaksi.

"Pada dasarnya semuanya akan dipermudah, khususnya UMKM. Belanja online ini kan memudahkan tapi tidak jelas konsumen dan pelaku usahanya seperti apa. Hanya kita memberikan kebijakan para konsumen untuk hal-hal transaksi," ujar Agus.

Adapun perlindungan tersebut akan terus dibahas oleh Menteri perdagangan dengan Asosiasi dan pelaku usaha. Tapi yang jelas, aturan akan melindungi pelaku usaha dan konsumen.

Baca juga: Jokowi Minta Kebijakan Perpajakan E-commerce Segera Disetarakan

Sementara dari segi mekanisme izin, Agus berjanji akan mempermudah perizinan. Pelaku usaha akan mengajukan izin secara online dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) sehingga tak perlu datang langsung ke kementerian.

"Izinnya dipermudah. supaya dengan sentral OSS sendiri itu kan (bisa untuk) pendaftaran. Tidak dikenakan biaya juga," ucapnya.


Rencananya, UKM juga bisa mendaftar melalui platform e-commerce. Nantinya e-commerce yang bersangkutan akan menyetorkan data-data tersebut ke Kementerian Perdagangan.

"Iya (setor ke Kemendag) agar semua terdata secara lengkap untuk melindungi konsumen juga. Dan kemudian produknya juga jelas ada jaminan," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP E-Commerce, Berikut Rinciannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Go Global, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Bebas Bea

Sarinah Go Global, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Bebas Bea

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia Yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia Yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mall dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mall dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Ada Larangan Mudik, Omzet Penjualan di Rest Area Turun hingga 95 Persen

Ada Larangan Mudik, Omzet Penjualan di Rest Area Turun hingga 95 Persen

Whats New
Mudik Dilarang, Pusat Perbelanjaan Diramal Padat Pengunjung pada H+1 Lebaran

Mudik Dilarang, Pusat Perbelanjaan Diramal Padat Pengunjung pada H+1 Lebaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X