BPH Migas Gandeng Pemda dan Polda Awasi Distribusi BBM

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berusaha mengatur, mengawasi, dan memverifikasi kelancaran serta ketepatan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar, dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) premium.

Pengaturan itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Untuk mewujudkan itu, BPH Migas pun melibatkan pemerintah daerah dan kepolisian daerah.

Terkait hal tersebut, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam, Selasa (3/12/2019).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) dan kepolisian daerah.

Baca juga: BPH Migas Putuskan Penyalur Jenis BBM Tertentu Hanya Dua

Dalam pertemuan tersebut, Ibnu meminta peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara, agar tidak terjadi kelangkaan dan keterlambatan penyaluran BBM, terutama menjelang Natal 2019 dan tahun baru 2020.

“BPH Migas tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, BPH Migas telah melakukan MoU dan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangani penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM,” kata Ibnu, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Pengawasan bersama yang melibatkan kepolisian merupakan tindak lanjut dari beberapa kesepakatan di bawah ini.

Pertama, Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KABPH/2018, Nomor B/58/IX/2018 pada 17 September 2018.

Kedua, pedoman Kerja antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PK/SES/BPH Migas/2019 dan Nomor B/88/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.