Sri Mulyani Akan Terapkan Sistem Penggajian Tunggal untuk PNS?

Kompas.com - 09/12/2019, 19:53 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait usulan sistem penggajian PNS menjadi single salary system atau sistem penggajian tunggal yang disampaikan oleh KPK.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyampaikan, bakal mengkaji ulang sistem remunerasi atau penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Sebab, banyak pihak yang mengadu kepadanya mengenai kejelasan sistem penyaluran tunjangan kinerja di jajaran kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

"Tunjangan dan gaji perlu diperbaiki. Ada level sistem penggajian, perlu dilakukan review komprehensif. Kami mencoba dengan Menpan RB melihat secara keseluruan untuk kemajuan keuangan negara untuk bisa menjalankan dan membayarkan (gaji) dengan sustainable," ujar dia di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani

Sri Mulyani pun mengatakan, perbaikan sistem reformasi birokrasi, terutama perbaikan sistem penggajian pegawai telah dilakukan pemerintah sejak era reformasi 15 tahun yang lalu.

Usulan Ketua KPK mengenai perubahan sistem penggajian menjadi single salary system atau sistem pengajian tunggal, menurutnya perlu dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara agar tidak terlalu membebani APBN.

"Tentunya kalau yang sekarang dilakukan (harus) secara bertahap. Itu perlu dilakukan adjustment, karena kalau kemudian tidak sesuai dengan kemampuan APBN, bisa menyebabkan kondisi krisis atau collapse seperti di negara-negara (Amerika) latin," ujar dia.

Baca juga: Achmad Zaky Mundur dari Jabatan CEO Bukalapak

Dia pun menegaskan, perbaikan sistem penggajian memang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi.

Gaji yang tak sepadan dengan beban kerja memang kerap kali menjadi alasan seseorang melakukan korupsi. Sehingga, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan besaran gaji dan tunjangan yang wajar diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab PNS atau pejabat yang bersangkutan.

"Orang yang menempati jabatan strategis dan di luar digaji sangat besar, namun dalam kementerian atau ASN sangat rendah itu namanya kita menzalimi karena dianggap memberikan godaan terus menerus," ujar dia.

"Tapi kalau kita menganggap harus sama dengan harga di market itu juga enggak bener. Tapi paling tidak kita harus mengurangi gap, sehingga tidak lagi terjadi excuse," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Tugas dari Jokowi untuk Rudiantara yang Jadi Dirut PLN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Whats New
Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Whats New
Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.