Sri Mulyani Akan Terapkan Sistem Penggajian Tunggal untuk PNS?

Kompas.com - 09/12/2019, 19:53 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait usulan sistem penggajian PNS menjadi single salary system atau sistem penggajian tunggal yang disampaikan oleh KPK.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyampaikan, bakal mengkaji ulang sistem remunerasi atau penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Sebab, banyak pihak yang mengadu kepadanya mengenai kejelasan sistem penyaluran tunjangan kinerja di jajaran kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

"Tunjangan dan gaji perlu diperbaiki. Ada level sistem penggajian, perlu dilakukan review komprehensif. Kami mencoba dengan Menpan RB melihat secara keseluruan untuk kemajuan keuangan negara untuk bisa menjalankan dan membayarkan (gaji) dengan sustainable," ujar dia di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani

Sri Mulyani pun mengatakan, perbaikan sistem reformasi birokrasi, terutama perbaikan sistem penggajian pegawai telah dilakukan pemerintah sejak era reformasi 15 tahun yang lalu.

Usulan Ketua KPK mengenai perubahan sistem penggajian menjadi single salary system atau sistem pengajian tunggal, menurutnya perlu dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara agar tidak terlalu membebani APBN.

"Tentunya kalau yang sekarang dilakukan (harus) secara bertahap. Itu perlu dilakukan adjustment, karena kalau kemudian tidak sesuai dengan kemampuan APBN, bisa menyebabkan kondisi krisis atau collapse seperti di negara-negara (Amerika) latin," ujar dia.

Baca juga: Achmad Zaky Mundur dari Jabatan CEO Bukalapak

Dia pun menegaskan, perbaikan sistem penggajian memang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi.

Gaji yang tak sepadan dengan beban kerja memang kerap kali menjadi alasan seseorang melakukan korupsi. Sehingga, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan besaran gaji dan tunjangan yang wajar diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab PNS atau pejabat yang bersangkutan.

"Orang yang menempati jabatan strategis dan di luar digaji sangat besar, namun dalam kementerian atau ASN sangat rendah itu namanya kita menzalimi karena dianggap memberikan godaan terus menerus," ujar dia.

"Tapi kalau kita menganggap harus sama dengan harga di market itu juga enggak bener. Tapi paling tidak kita harus mengurangi gap, sehingga tidak lagi terjadi excuse," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Tugas dari Jokowi untuk Rudiantara yang Jadi Dirut PLN



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

Whats New
Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Whats New
Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

[KURASI KOMPASIANA] Kiat Atasi Mabuk Perjalanan | Cara Memilih Hotel untuk Liburan | Selagi Muda Perbanyaklah Traveling

Rilis
WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X