Ekonom: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Aman

Kompas.com - 10/12/2019, 07:26 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, menilai, utang luar negeri (ULN) Indonesia secara keseluruhan masih aman. Pasalnya, posisi ULN Indonesia secara persentase masih di bawah 60 persen dari produk domestik bruto ( PDB).

"Overall seingat saya, rasio persentase utang luar negeri kita terhadap PDB itu 29 persen. Which is ini masih bagus. Karena treshold-nya 60 persen. Suatu negara diberi toleransi untuk boleh utang ke luar negeri maksimal 60 persen PDB total negara," kata Ryan ditemui saat pelatihan Wartawan Bank Indonesia, Labuan Bajo, NTT, Senin (9/12/2019).

Dari segi nominal, lanjut dia, memang tergolong besar. Namun, jika dibandingkan penghasilan yang didapatkan justru lebih besar daripada utang yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan swasta.

"Indonesia sekarang posisinya baru 29 persen. Berarti masih oke. Kalau melihat rupiahnya kelihatan gede. Tapi Rp 5.000 triliun utang yang bisa 10 tahun, bisa 20 tahun dalam satu tempo. Sementara revenue kita Rp 15.000 triliun," ucapnya.

Baca juga: OJK Sebut Duniatex Punya Utang hingga Rp 22 Triliun

Secara perhitungan, bila pendapatan suatu perusahaan mencapai Rp 15.000 triliun, sementara utangnya sebesar 29 persen, dipastikan negara bisa membayarnya.

"No worries. Tidak ada yang perlu diperhatikan dengan posisi ULN kita. Apalagi BI ngawal terus kalau ada hal yang di luar kendali, BI pasti nyemprit (beri peringatan)," katanya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada triwulan III-2019 mencapai 395,6 miliar dollar AS atau setara Rp 5.562 triliun ( kurs Rp 14.061 per dollar AS).

Jumlah tersebut terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 197,1 miliar dollar AS serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar 198,5 miliar dollar AS.

ULN Indonesia tersebut naik 10,2 persen secara year on year (yoy), yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.

Baca juga: Jadwal Lelang SBN Dibatalkan, Pemerintah Sudah Kebanyakan Tarik Utang?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X