Jokowi Minta Kepala Daerah Cari Modal UMKM dengan Cara Ini

Kompas.com - 10/12/2019, 12:18 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAPresiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo meminta kepala daerah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan.

Agar lebih efisien, Jokowi minta kepala daerah untuk membuatnya dalam satu kelompok. Makin besar jumlah anggota justru akan semakin baik.

"Kami ingin daerah mendorong. Buatlah kelompok usaha, carikan channel ke perbankan. Carikan KUR tapi dalam sebuah kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin baik. Ini tugas daerah, karena banyak masyarakat kita enggak tahu cara akses ke bank," kata Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Jokowi: Masyarakat Kecil Punya Etiket Lebih Baik untuk Mengembalikan...

Jokowi menyebut, membuat sebuah kelompok untuk mengakses permodalan akan memudahkan debitur.

Sebab, akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan bank wakaf mikro akan membebaskan agunan bila kredit diajukan secara berkelompok.

"KUR pun yang (pinjamannya) sampai Rp 50 juta kalau (diajukan) dalam bentuk kelompok tidak pakai agunan. Kalau satu-satu (perorangan) tentu diminta. PNM Mekaar, Bank Wakaf Mikro juga sama (tanpa agunan) kalau dalam bentuk kelompok," tutur dia.

Menurut Jokowi, pembuatan kelompok itu adalah tugas kepala daerah, utamanya yang telah bergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Harapkan UMKM Naik Kelas, Pemerintah Lakukan 5 Hal Ini

Dia yakin, TPAKD akan seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menurunkan angka inflasi daerah dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Ini akan mirip-mirip seperti TPID yang inflasinya dari 9-8 persen, sekarang turun jadi 3,1-3,2 persen. Sangat drastis sekali karena efektifitas tim yang dibentuk. Kalau (kerja) TPAKD baik, inklusi keuangan juga akan loncat naik," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Modal 5 Rp Juta Bisa Jadi Agen Aqua | Mendag soal VIdeo Jokowi Promosikan Bipang

[POPULER MONEY] Modal 5 Rp Juta Bisa Jadi Agen Aqua | Mendag soal VIdeo Jokowi Promosikan Bipang

Whats New
Mau Kirim Barang Saat Lebaran? PT Pos Indonesia Tetap Buka

Mau Kirim Barang Saat Lebaran? PT Pos Indonesia Tetap Buka

Whats New
3 Perbedaan Dogecoin dan Bitcoin yang Kamu Harus Tahu

3 Perbedaan Dogecoin dan Bitcoin yang Kamu Harus Tahu

Whats New
Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Whats New
Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Whats New
Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X