Jokowi Minta Kepala Daerah Cari Modal UMKM dengan Cara Ini

Kompas.com - 10/12/2019, 12:18 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAPresiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo meminta kepala daerah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan.

Agar lebih efisien, Jokowi minta kepala daerah untuk membuatnya dalam satu kelompok. Makin besar jumlah anggota justru akan semakin baik.

"Kami ingin daerah mendorong. Buatlah kelompok usaha, carikan channel ke perbankan. Carikan KUR tapi dalam sebuah kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin baik. Ini tugas daerah, karena banyak masyarakat kita enggak tahu cara akses ke bank," kata Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Jokowi: Masyarakat Kecil Punya Etiket Lebih Baik untuk Mengembalikan...

Jokowi menyebut, membuat sebuah kelompok untuk mengakses permodalan akan memudahkan debitur.

Sebab, akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan bank wakaf mikro akan membebaskan agunan bila kredit diajukan secara berkelompok.

"KUR pun yang (pinjamannya) sampai Rp 50 juta kalau (diajukan) dalam bentuk kelompok tidak pakai agunan. Kalau satu-satu (perorangan) tentu diminta. PNM Mekaar, Bank Wakaf Mikro juga sama (tanpa agunan) kalau dalam bentuk kelompok," tutur dia.

Menurut Jokowi, pembuatan kelompok itu adalah tugas kepala daerah, utamanya yang telah bergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Harapkan UMKM Naik Kelas, Pemerintah Lakukan 5 Hal Ini

Dia yakin, TPAKD akan seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menurunkan angka inflasi daerah dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Ini akan mirip-mirip seperti TPID yang inflasinya dari 9-8 persen, sekarang turun jadi 3,1-3,2 persen. Sangat drastis sekali karena efektifitas tim yang dibentuk. Kalau (kerja) TPAKD baik, inklusi keuangan juga akan loncat naik," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Whats New
Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Rilis
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Whats New
E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.