Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Pelajari Asal Usulnya!

Kompas.com - 10/12/2019, 13:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEMBACA Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce, saya menjadi teringat saat menulis disertasi saya di Niigata University 10 tahun yang lalu.

Dalam Pasal 7 PP itu disebutkan bahwa pelaku usaha e-commerce luar negeri yang akan melakukan kegiatan usaha e-commerce di Indonesia dianggap hadir secara fisik di Indonesia bila memenuhi kriteria tertentu. Yakni, jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman dan/atau jumlah trafik/pengakses.

Klausul ini menjadi salah satu rekomendasi saya terkait kriteria pembentukan BUT (Badan Usaha Tetap) dalam mencari solusi pengenaan pajak terhadap transaksi ecommerce (PMSE).

Baca juga: Mendag: Semua Pedagang E-Commerce Mesti Punya Izin Usaha

Dengan kriteria ini, perusahaan asing walaupun tidak mempunyai kantor secara fisik di Indonesia, dapat dianggap hadir secara ekonomi. Dengan demikian harus patuh pada aspek perpajakan di negara tempat bertransaksi secara elektronik. Hal ini sudah ditulis dalam disertasi saya 10 tahun yang lalu.

Ingatan saya langsung terkilas balik mengenai pembahasan hal ini ketika suatu hari saya dipanggil oleh profesor pembimbing disertasi. Kami berdiskusi tentang paper yang akan saya submit ke sebuah jurnal.

Pembahasan menyangkut mengenai konsep BUT pada e-commerce dan transaksi ekonomi melalui sistem elektronik. Setelah melihat draft paper yang sudah dibuat, beliau meminta agar mencari sumber data lain sebagai pembanding.

Data tersebut berupa dokumen Liga Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan pada tahun 1920an. Liga Bangsa Bangsa adalah cikal bakal dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Saya tertegun dan berpikir bagaimana mencarinya?

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP E-Commerce, Berikut Rinciannya

Setelah pertemuan dengan profesor di hari itu, dimulailah perburuan sang dokumen yang sudah sangat tua tersebut. Sasaran pertama adalah perpustakaan kampus. Hasilnya dengan sukses tidak diketemukan.

Kemudian perburuan dlanjutan ke Paman Google yang baik hati. Perlu waktu cukup lama serta ketabahan sendiri untuk mencari dokumen ini. Memang banyak yang menjadikan dokumen ini sebagai referensi atau sumber pustaka, tapi dokumen ini sendiri tidak pernah ada di internet.

Setelah berkutat hampir dua minggu, akhirnya ketemu juga. Ternyata semua perpustakaan universitas negeri di Jepang terhubung dalam sebuah link yang bisa diakses oleh para mahasiswanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.