Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 di Kisaran 4,85 Persen

Kompas.com - 10/12/2019, 13:54 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi keterangan seusai acara buka puasa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi keterangan seusai acara buka puasa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) memproyeksikan  pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 berkisar 4,85 persen hingga 5,10 persen (yoy).

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, proyeksi ini mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu faktor eksternal (global) dan internal.

"Faktor eksternalnya kita lihat kondisi global banyak negara lain yang sedang berperang ekonominya, perang dagang Amerika dengan China ini membuat aliran portofolio dana investor ke Indonesia menjadi terhambat sehingga ada tekanan bagi mata uang global, termasuk rupiah," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/12/2019).

Lebih lanjut, Hariyadi menjelaskan, faktor internal banyak dipengaruhi oleh tingkat investasi yang belum akan beranjak jauh dari kondisi tahun 2019. Hal itu karena masih ada sejumlah faktor seperti cost of doing business, seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, logistik, perpajakan, akses lahan, biaya permodalan, dan lemahnya daya beli.

Di bidang regulasi ketenagakerjaan, Apindo menyoroti terbitnya PP No 45/2019 dengan memberikan insentif super tax deductible berupa potongan beban pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk pekerjanya.

Apindo juga mendesak revisi UU No 13/2003 karena undang-undang tersebut dinilai tidak relavan saat ini sehingga menjadikan dunia usaha tidak kompetitif dan memberatkan.

"Ada beberapa pasal krusial yang harus direvisi dalam UU No 13/2003, misalnya kayak defenisi kerja, upah minimum, skill development, sanksi hukum, pekerjaan alih daya atau outsourcing, dan pesangon PHK itu harus direvisi," lanjutnya.

Terkait dengan keluarnya Omnibus Law, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam penyusunan Omnibus Law terkait perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan UMKM.

Adanya Omnibus Law diharapkan mampu mendongkrak investasi masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung hal ini berdampak pada meningkatnya penciptaan lapangan kerja.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X