UNDP: Untuk Pertama Kalinya, IPM Indonesia Masuk Kategori Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berhasil menjadi negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi di Asia Pasifik. Begitu laporan IPM 2019 dari United Nations Development Programme (UNDP),

Resident Representative UNDP Christophe Bahuat mengatakan, IPM atau Human Development Indeks (HDI) Indonesia sebesar 0,707. Sementara negara Asia lainnya seperti Filipina memiliki IPM sebesar 0,712 dan China dengan IPM 0,758.

"Pertama kalinya Indonesia naik kelas dan menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak IPM diluncurkan tahun 1990," kata Christophe di Djakarta Theatre Jakarta Pusat Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Faisal Basri: Larangan Ekspor Benih Lobster Dicabut, Sudah Gila Itu

IPM Indonesia naik 34,6 persen menjadi 0,707 pada tahun ini dibanding tahun 1990 yang hanya 0,525. Hal ini terjadi karena tiga indikator mengalami peningkatan seperti pendidikan, fasilitas kesehatan dan ekonomi.

Sayangnya 17,4 persen dari nilai IPM Indonesia hilang karena masalah ketimpangan yang lebih besar. Ini menunjukkan, ketimpangan masih menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan IPM Indonesia.

"Masalah ketimpangan merupakan kendala yang sangat penting untuk diatasi dan berperan penting bagi perumbuhan manusia di seluruh dunia terutama Indonesia. Indonesia bisa naik lagi pada IPM, tapi untuk pencapaian besar, ketimpangan harus dikurangi," kata dia.

Baca juga: Harta Istri Pendiri Gudang Garam Lenyap Rp 36,4 Triliun, Mengapa?

Ekonom UNDP Indonesia Rima Prama Artha menyebut, Indonesia sudah mencapai perbaikan yang cukup signifikan. Hanya saja masalah inequility masih menjadi momok yang belum teratasi.

"Ada hal lebih besar yang mungkin belum tercakup dalam indeks yaitu inequility. Misalnya, partisipasi pendidikan advance yang sudah membaik, tapi jumlahnya masih kurang dari 90 persen yaitu masih sekitar 60 persen, di situ muncul inequility," kata Rima.

Adapaun masalah kesenjangan ini juga terjadi di kawasan yang jauh dari perkotaan. Dimana masalah yang dialami adalah kesenjangan teknologi yang berdampak pada pelayanan fasilitas kesehatan yang kurang optimal.

Baca juga: Basahnya Usaha Cuci Motor pada Musim Hujan

"Jadi mungkin solusi yang terkait dengan pelayanan faskes di pulau kecil itu tidak serta merta dengan solusi konvensional. Dengan pelayanan teknologi yang baik dan rumah sakit yang mobile, itu bisa menangkap fasilitas kesehatan begitu juga dengan pendidikan," ungkap Rima.

Christophe menambahkan, penambahan pelayanan kesehatan bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini dilakukan, mengingat IPM tak hanya sekedar masalah pendidikan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, namun juga kesehatan.

"Kesehatan adalah sebagian dari pembangunan indeka manusia dan pembgunan manusia bukan hanya pendapatan dan pertumbhan ekonomi, tapipi juga pendidikan dan kesehatan" tutupnya.

Baca juga: Luhut: Kapal yang Sudah Ditangkap Ngapain Ditenggelamin?