Bukalapak: Butuh Waktu 2 Tahun Implementasikan Peraturan E-Commerce

Kompas.com - 11/12/2019, 10:52 WIB
Muhamad Fajrin Rasyid, Presiden Bukalapak.
KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma PertiwiMuhamad Fajrin Rasyid, Presiden Bukalapak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menuturkan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) membutuhkan waktu 2 tahun.

Fajrin menyebut, PP tersebut belum menjelaskan secara rinci soal aturan maupun sanksi, begitu pun cara-caranya. Perlu ada produk turunan dari PP 80 agar bisa diimplementasikan.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Dari Indonesia e-commerce association (IdEA) udah ngobrol. Kita setuju untuk terus mendiskusikan hal ini. Karena kan masih perlu waktu 2 tahun untuk benar-benar diimplementasikan. Karena PP tersebut belum detail soal aturan maupun sanksi," kata Fajrin di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sebagai pelaku usaha, Fajrin ingin aturannya lebih jelas. Sebab bila bicara soal e-commerce yang mewadahi banyak individu, mesti ada klasifikasi khusus mana yang disebut berusaha dan mana yang tidak.

"Kita bicara soal UKM itu banyak individu ya. Apakah individu ini apakah termasuk berusaha atau enggak? Kalau usaha gimana? Apakah badan usaha ini akan didefinisikan lebih lanjut atau gimana? Jadi masih didiskusikan," ungkap Fajrin.

Baca juga: Mendag: Semua Pedagang E-Commerce Mesti Punya Izin Usaha

Begitu juga soal pajak yang bakal dikenakan pelaku usaha. Hendaknya perlu dibuat aturan yang menjelaskan detail mana pelaku usaha yang harus membayar pajak dan mana yang tidak.

"Soal aturan pajak yang lebih detail itu kan dulu di ini kan sama kemenko, tapi enggak jadi kan. Jadi itu sesuatu yg perlu di perjelas," harapnya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce harus memiliki izin usaha. Beleid ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk mempermudah, Kementerian Perdagangan akan mengatur mekanisme pelaporan, pengajuan izin, dan tenggat waktu perantara dalam Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

"Nanti akan kita atur dalam aturan Permennya. Disitu akan jelas. apabila ada pertanyaan, tanyakan ke kami," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Whats New
Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Rilis
Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Rilis
PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

Whats New
Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Whats New
Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Whats New
Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Whats New
Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Rilis
Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X