Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jomplangnya PNBP dari Taman Nasional Komodo

Kompas.com - 11/12/2019, 11:40 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Penjualan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi polemik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab pintu masuk ke TNK tidak satu pintu.

Selama ini, TNK dikelola langsung oleh pemerintah pusat memiliki pintu masuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara, pintu masuk TKN yang dikelola Pemkab Manggarai Barat berada di Pulau Rinca dan Labuan Bajo.

Hal ini yang membuat data jumlah kunjungan wisatawan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sinkron. Sebab harga tiket masuk yang dijual juga berbeda.

"Kalau pemerintah daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, untuk (harga tiket) wisatawan asingnya Rp 100.000, Rp 50.000 untuk wisatawan nusantara, Rp 20.000 untuk wisatawan lokal dalam hal ini Nusa Tenggara Timur," kata Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Augustinus Rinus, di Labuan Bajo, NTT, Senin (9/12/2019).

Baca juga: BKN Akhirnya Umumkan Pelamar Setiap Formasi, Cek Hasilnya di Sini

"Tapi, kalau TNK-nya (pemerintah pusat) itu Rp 120.000 untuk wisatawan asingnya. Kalau saat libur, itu Rp 225.000," sambungnya.

Akibat pintu masuk yang tidak satu pintu tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo harus mengeluarkan biaya yang berbeda-beda.

"Wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo (bisa) beli dengan dua tiket. Tapi permasalahannya produk hukum ini berbeda-beda, mereka (pemerintah pusat) dengan PP, kami dengan Perda," ucapnya.

Baca juga: Duh, Sudah 13 Petinggi BUMN Era Rini Soemarno yang Tersandung Kasus

Akibatnya dari total PNBP Kabupaten Manggarai Barat pada 2019 sebanyak Rp 46 miliar, hanya Rp 6 miliar yang berasal dari hasil penjualan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo.

Sementara pemerintah pusat memperoleh PNBP sebesar Rp 34 miliar berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 dari Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Ada Wacana Jadi Rp 14 Juta, Ini Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com