Bank Dunia Usul 70 Persen Rumah Tangga Dilindungi Jamsos, Sri Mulyani: Uangnya dari Mana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem jaminan sosial yang mampu mencakup hingga 70 persen rumah tangga di Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Federico Gil Sander mengatakan, jaminan sosial tersebut harus mampu mendukung masyarakat yang sedang dalam masa transisi agar tidak rentan jatuh miskin.

"Itu termasuk transisi dari menganggur jadi pekerja, dari penduduk miskin atau rentan miskin atau menjadi lebih sejahtera dari penduduk muda menjadi penduduk tua. Kemudian dari satu pekejraan ke pekerjaan lain, dan penduduk yang berpindah domisili, dan sebagainya," ujar Federico di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Bank Dunia: Kerugian RI akibat Kebakaran Hutan Capai Rp 72,95 Triliun

Jaminan perlindungan sosial itu, harus mampu mengakomodir perubahan sosial karena kian meningkatnya kalangan kelas menengah. Selain itu juga mampu menjangkau penduduk yang kian beralih dari pekerjaan formal ke pekerjaan informal.

Jaminan sosial tersebut mencakup jaringan pengaman sosial, asuransi, tabungan, serta jasa yang melindungi masyarakat dari shock, dan mampu memberi mereka alat untuk mampu memanage segala risiko ketidakpastian.

"Jaminan minimum dapat dicapai melalui berbagai macam program atau dengan meningkatkan intervensi dari individu. Modal yang diberikan juga sebaiknya beragam sehingga bermanfaat secara fiskal, politik, dan administratif," ujar Federico.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Saat Pertama Luncurkan BLT: Ada yang Uangnya Dipakai DP Motor

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki program bantuan sosial yang mampu melindungi 20 persen penduduk Indonesia yang rentan miskin, seperti PKH, BLT, bantuan untuk anak sekolah, jaminan kesehatan, juga dana pensiun.

"Di dalam usulan Bank Dunia untuk bisa meng-cover 40 persen-70 persen rumah tangga, kita harus menghitung dari mana uang itu berasal?," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

"Bank Dunia memang memiliki kemewahan untuk mengatakan itu, tapi kami, pemerintah, pusing mengimplementasikannya," ujar dia

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah perlu membangun pondasi fiskal yang lebih kuat. Pemerintah tidak mungkin mampu melakukan program-program seperti yang diusulkan Bank Dunia, jika tidak memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.

"Kita pelajari. Guarantee minimum dengan banyaknya inisiatif Presiden untuk memberikan berbagai macam intervensi atau support, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, PKH. Saya rasa kita udah punya yang disebut building blocknya," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani