Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras Menumpuk, DPR Minta Jokowi Ubah Program BPNT

Kompas.com - 12/12/2019, 14:13 WIB
Kiki Safitri,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sebanyak 20.000 ton beras di penyimpanan gudang Perum Bulog yang mengalami disposal atau pembuangan.

Disposal dilakukan akibat beras tersebut yang terlalu lama tidak diperbarui sehingga mengalami perubahan kualitas dan tak laku dijual.

Terkait hal itu, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebutkan ada solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan menyerahkan seluruhnya pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada Bulog, dimana selama ini dipegang oleh Kementerian Sosial.

"Jangan disalahkan juga yang 20.000 ton itu dikeluarkan, karena ouletnya dalam sekajap 2017-2019 tidak ada otlet yang menungkinkan Bulog terus me-refinery beras di gudang. Solusinya, kembalikan BPNT yang dioperasikan Bulog," kata Herman di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Buwas: Mafia Beras BPNT Raup Untung Rp 9 Miliar Per Bulan

Menurut Herman dengan mengembalikan BPNT ke Bulog maka Bulog bisa menjalankan tugasnya memastikan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau secara berkelanjutan.

"Jika tidak mengembalikan BPNT, maka penugasan Bulog tidak akan jalan dan Bulog akan dibebani oleh pinjaman komersial sampai kapanpun," jelasnya.

Menurut Herman, mekanisme komersial yang harus dijalankan Bulog adalah penugasan dengan batasan harga, maka dari itu harus diikuti dengan sumber permodalan yang tidak dibatasi.

Saran yang dikatakan Herman, sudah pastilah akan mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun ia yakin hal ini bisa dinegosiasikan dengan Prediden Joko Widodo.

"Yang aturan tinggal ubah BPNT ke Bulog lalu teken oleh Presiden, selesai," katanya.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Saat Pertama Luncurkan BLT: Ada yang Uangnya Dipakai DP Motor

Herman menyebutkan, ia akan memperjuangkan masalah Bulog ini dan meminta Jokowi untuk menyelamatkan Bulog dengan merubah aturan BPNT. Hal ini mengingat pemberian modal tidak dimungkinkan karena APBN sudah ketok palu.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog, Imam Subowo menyebutkan pihaknya siap dengan solusi yang ditawarkan tersebut.

Hal ini mengingat dalam praktiknya Bulog sudah menggunakan bebebrapa teknologi dalam menjamin mutu beras yang dijual, sehingga mutu terjamin untuk standar penyaluran.

"Kami sudah siap menuju kesana, artinya jika konsep tersebut dikembalikan ke Bulog kami siap, apalagi kini kami memiliki teknologi rice to rice membuat kualitas beras kuar terjamin," kata Imam.

Di sisi lain, Bulog terus mematangkan penjualan komersilnya dimana beberapa hal yang dilalukan Bulog seperti penjualan online dan e-commerce. Selain itu rencana penambahan 22 lokasi gudang beras baru untuk menyerap beras Bulog.

Imam berharap pemerintah bisa membenahi dari sektor hulu ke hilir sehingga peran Bulog bisa lebih optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com