Kesal dengan Kata Tenggelamkan, Edhy Prabowo: Come On, Move On!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo rupanya sensitif dengan kata "ditenggelamkan". Saat mendengar kosakata yang dipopulerkan pada era Susi Pudjiastuti itu, mimik wajah Edhy langsung menunjukkan raut ketidaksenangan.

Dia pun meminta kepada awak media untuk mengganti kata "tenggelamkan" dengan kosakata yang lain.

"Kamu itu ngomong ditenggelamin, kayak bahasanya cuma tenggelamkan saja. Come on. Maju, maju, move on, move on!" ucapnya kepada semua awak media ketika ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Menteri Susi, Dari Tenggelamkan Kapal hingga Jadi Model Dadakan

Dia menyebutkan, pihaknya telah bertindak tegas dalam hal penangkapan kapal illegal fishing. Akan tetapi, masalah KKP tidak hanya sekadar penenggelaman kapal, tetapi juga bagaimana menyejahterakan kehidupan nelayan.

"Masalah kita menenggelamkan kapal akan saya lakukan tiap saat. Tapi, bukan itu intinya, yang penting kan soal nelayan. Kalau ada kapal, kami telah melakukan penangkapan banyak. Kayak bahasanya cuma bahasa ditenggelamin yang bisa dipelajari," katanya.

Mengenai penghibahan kapal yang disita negara karena illegal fishing, politisi dari Partai Gerindra itu sedang mempelajarinya agar kapal tersebut memberikan manfaat besar, baik itu dari segi pendidikan, nelayan, maupun untuk keperluan negara.

Baca juga: Kaji Penggunaan Cantrang, Edhy Prabowo Evaluasi 29 Aturan Era Susi

"Belum, masih proses lagi kan. Secara prinsip kapal itu sudah ada, tinggal diarahkan ke mana ini mau kita pelajari. Apakah nanti memang kita kasih ke BUMN, apakah kita kasih ke lembaga pendidikan untuk jadi pelajaran atau apakah kita kasih ke KKP atau siapa," tuturnya.

Dari 72 kapal yang disebutkan, ada 29 unit kapal di Kota Batam dianggap masih laik jalan. Edhy tak ingin kapal yang nantinya dihibahkan justru malah dijual untuk kepentingan pribadi.

"Kita harus tunjuk orang, jangan kita kasih terus dijual. Koperasi sudah ada yang mengusulkan untuk menerima. Tapi yang paling penting kita pastikan kapal ini masih layak jalan atau tidak. Tapi kalau kita data, dari 72 kapal, 46 unit, di Batam ada 29, salah satunya dalam posisi bagus," ucapnya.

Baca juga: Menteri KKP soal Benih Lobster: Bagaimana Mungkin Menteri Merusak Lingkungan?