Kompas.com - 12/12/2019, 19:07 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkapkan membuat suatu gebrakan dibandingkan penjabatnya sebelumnya. Yaitu, membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder, nelayan, dan juga para mantan menteri harapnya.

Sebab menurut dia, dengan adanya keterbukaan komunikasi maka dipastikan ada solusi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

"Kalau Anda tanya, apa gebrakan saya sekarang, gebrakan saya sekarang membangun komunikasi, itu gebrakan saya. Yang lain mengikuti," kata Edhy ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Kesal dengan Kata Tenggelamkan, Edhy Prabowo: Come On, Move On!

Secara lugas dia memastikan, tanpa adanya komunikasi, maka program apapun yang dicanangkan tidak akan pernah berhasil. "Tidak ada gunanya gebrakan luar biasa kalau tidak ada komunikasi. Percayalah, tidak akan pernah jalan," ucapnya.

Membuka komunikasi ini telah dia lakukan sejak diangkat sebagai Menteri KKP pada 23 Oktober 2019 lalu. "Saya sudah lakukan itu dari awal," ujarnya.

Sekaligus para pegawai yang ada di lingkungan Kementerian KKP masih menerapkan program kerja yang lama digulirkan oleh Susi Pudjiastuti. Lantas program Susi tidak sertamerta dipertahankan olehnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Edhy: Larangan Peredaran Benih Lobster Bikin Petambak Tak Punya Pekerjaan

Karena harus perubahan program untuk kepentingan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha. Contohnya saja, ekspor benih lobster.

"Sampai sekarang belum ada keputusan KKP yang menggunakan keputusan baru dan masih menggunakan keputusan lama. Tapi ini kan tidak bisa kita pertahankan terus. Wong polemiknya terus berkelanjutan. Kalau gitu apa bedanya, ada menteri baru dan nggak ada menteri baru," ucapnya.

Terdapat 29 kebijakan atau yang dia bahas kepada seluruh penjabat eselon KKP untuk dipelajari. Bila kebijakan itu disepakati, maka akan diusulkan kepada Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya tugas saya sekarang adalah bagaimana peraturan-peraturan yang masih jadi polemik ini, ada 29 peraturan yang saya instruksikan untuk dipelajari bersama-sama dengan stakeholder," katanya.

Baca juga: Menteri KKP Ancam Cabut Izin Usaha Investor Bahari Bandel

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.