Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal UU Cipta Lapangan Kerja, Kadin Bakal Diskusi dengan Buruh

Kompas.com - 12/12/2019, 19:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Omnibus Law sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani berencana memanggil perwakilan buruh untuk mendiskusikan rancangan UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Pasalnya hingga saat ini, Kadin baru memanggil para pengusaha untuk mendiskusikan beleid itu.

"Jadi tentunya buruh, asosiasi buruh, pasti akan diajak berbicara terlebih dahulu," kata Rosan P Roeslani usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) omnibus law di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Kendati demikian, pembahasan dengan buruh akan dilakukan usai penyusunan UU Cipta Lapangan Kerja selesai dibahas oleh kementerian dan lembaga (K/L) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca juga: Omnibus Law, Jurus Sakti Jokowi Dongkrak Ekonomi Indonesia

Pembahasan di lingkungan K/L diharapkan akan selesai minggu depan.

"Ini biar rampung dulu, di situ kan kita mau bicara. (Saat ini) pembahasan internal saja mungkin belum rampung. Nah ini jadi yang dari versi antara K/L dulu nih. Setelah rampung ini baru dikasih ke saya, untuk me-review dari dunia usaha," ucap Rosan.

Adapun sejauh ini, pihaknya telah menunjuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mensosialisasikan omnibus law ke para buruh.

"Sejauh ini sebenarnya kita sudah menunjuk dari asosiasi yang terkait, dalam hal ini memang kita meminta Apindo untuk yang sosialisasi ke buruh. Jadi kalau untuk asosiasi konsumsi ya masing-masing sektoral," ungkap Rosan.

Baca juga: Pengusaha Minta UU Omnibus Law Cepat Rampung, Mengapa?

Dia berharap, menjalin komunikasi dan diskusi dengan para buruh bisa menghasilkan keseimbangan dan kesejahteraan di dalam lingkungan kerja.

"Pastinya kita cari keseimbangan lah di mana satu sisi kepentingan dunia usaha juga terpenuhi, disatu sisi juga tetap menjaga kesejahterahaan bagi para buruh dan pegawai," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com