Kompas.com - 12/12/2019, 19:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto (kedua kiri) menjelaskan haril Rakornas Omnibus Law di Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto (kedua kiri) menjelaskan haril Rakornas Omnibus Law di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja melalui skema omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020.

Penyerahan UU itu meleset dari yang semula bakal disodorkan pekan depan. Pasalnya, RUU Cipta Lapangan Kerja saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum proses finalisasi.

"RUU Cipta Lapangan Kerja akan kami akan submit, akan masukan di awal Januari (2020). Iya ini kan kami tinggal finalisasi saja," kata Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Batal Kejar Pajak Penghasilan Netflix dkk?

Airlangga menyebut, RUU Cipta Lapangan Kerja saat ini masih digodok bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Masih ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut, seperti tenaga kerja, definisi jam kerja, prinsip hiring, hingga upah dan pesangon pekerja.

"Masih dalam pembahasan dengan Menteri Tenaga Kerja. Isinya tentu terkait dengan definisi jam kerja, tenaga kerja, pekerjaan fleksibel hour, prinsip hiring. Upah dan pesangon juga masuk dalam pembahasan yang belum final," tutur Airlangga.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menggodok omnibus law untuk pertumbuhan ekonomi. Omnibus law sendiri adalah metode pembentukan undang-undang yang mengatur dan melebur berbagai aturan multisektor dalam satu UU.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Omnibus Law, Jurus Sakti Jokowi Dongkrak Ekonomi Indonesia

Nantinya, UU omnibus law ini mampu merevisi dan mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain. Tujuannya agar lebih strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja sendiri terdiri dari 82 Undang-Undang termasuk di dalamnya terkait UU UMKM dengan 1.194 pasal.

Didalam RUU tersebut terdapat 11 klaster, yang meliputi penyederhanaan perizinan, persiapan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, adminisrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Baca juga: Dewan Komisaris Minta Ari Askhara Angkat Kaki dari Anak Cucu Usaha Garuda



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Whats New
Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

[KURASI KOMPASIANA] Tip Aman Beli Barang Elektronik Secara Online | COD Tidak Semudah Kedengarannya

Rilis
Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Aset Kripto Berpeluang Tumbuh Subur di Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X