Ada Omnibus Law, Aturan Ketenagakerjaan Akan Lebih Longgar

Kompas.com - 12/12/2019, 20:03 WIB
Ilustrasi karyawan perusahaan Shutterstock.comIlustrasi karyawan perusahaan
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melonggarkan beberapa aturan mengenai ketenagakerjaan untuk mengundang investor asing. Begitu isi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa isu yang dibahas dalam omnibus law ketenagakerjaan. Salah satunya yakni terkait aturan fleksibilitas jam kerja.

"Aspek lapangan kerja masih dibahas bersama dengan Menteri Ketenagakerjaa, Isinya terkait izin tenaga kerja, definisi jam kerja, pekerjaan flexibel hours, dan prinsip easy hiring dan firing. Ini masih dibahas Kemenaker, belum final. Termasuk dengan upah, tapi pembahasan belum final," ujar dia di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Meleset, RUU Omnibus Law Baru Masuk DPR Pada Januari 2020

Airlangga sendiri menjelaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan diajukan kepada DPR pada Januari 2020 mendatang.

Airlangga menuturkan, substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait," sambungnya.

Baca juga: Soal UU Cipta Lapangan Kerja, Kadin Bakal Diskusi dengan Buruh

Berdasarkan pembahasan, lanjut Airlangga, hingga saat ini telah teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia pun menerangkan bahwa satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster.

Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU. 

"Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan," ujar dia.

Baca juga: Dewan Komisaris Minta Ari Askhara Angkat Kaki dari Anak Cucu Usaha Garuda

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X