Soal Gugatan Uni Eropa, Presiden Jokowi Tidak Perlu Takut...

Kompas.com - 13/12/2019, 16:49 WIB
Smelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara Dok AntamSmelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Menurut dia, langkah presiden menyiapkan pengacara terbaik patut didukung.

“Indonesia adalah negara berdaulat. Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum kita untuk berargumentasi secara hukum di WTO," kata Ferdy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Bagi dunia, kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah Indonesia akan ikut memengaruhi industri tambang secara global mengingat peran Indonesia sebagai salah satu pemasok utama dunia.

Baca juga: Jokowi: Digugat Eropa, Ya Hadapi...

Gugatan Uni Eropa tersebut menurut dia masuk akal karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Sebab, nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel di dunia. Eropa sekarang mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

"Presiden tak boleh mundur lagi karena pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mendorong pengembangan mobil listrik dengan bahan baku dari nikel untuk pembangunan baterai. Untuk itu, Indonesia harus mengamankan pasokan nikel," ujarnya.

Salah satu langkah strategis untuk mengamankan industri nasional, dia menyarankan, agar Indonesia mulai menghentikan mengekspor nikel mentah. UU Minerba memerintahkan semua perusahaan tambang yang sudah berproduksi wajib membangun pabrik smelter (pabrik pengolahan) dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah," katanya.

Baca juga: Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa

Outlook Report Wood Mackenzie edisi 21 Desember 2016 menyebutkan bahwa dari sudut pandang kapasitas produksi smelter, posisi Indonesia akan meningkat dari peringkat keempat di dunia pada 2015, menjadi peringkat ketiga pada tahun 2016. Jika melihat laju pembangunan smelter seperti saat ini, Indonesia diperkirakan mencapai tingkat pertama di dunia pada tahun 2019.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Whats New
Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Whats New
Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Whats New
Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Whats New
Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Whats New
Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Whats New
Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Whats New
1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Whats New
Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering 'Mengganggu' Bu Ani...

Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

Whats New
Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Whats New
Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Whats New
Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Whats New
Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Whats New
Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Whats New
Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X