Soal Gugatan Uni Eropa, Presiden Jokowi Tidak Perlu Takut...

Kompas.com - 13/12/2019, 16:49 WIB
Smelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara Dok AntamSmelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Menurut dia, langkah presiden menyiapkan pengacara terbaik patut didukung.

“Indonesia adalah negara berdaulat. Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum kita untuk berargumentasi secara hukum di WTO," kata Ferdy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Bagi dunia, kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah Indonesia akan ikut memengaruhi industri tambang secara global mengingat peran Indonesia sebagai salah satu pemasok utama dunia.

Baca juga: Jokowi: Digugat Eropa, Ya Hadapi...

Gugatan Uni Eropa tersebut menurut dia masuk akal karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Sebab, nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel di dunia. Eropa sekarang mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

"Presiden tak boleh mundur lagi karena pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mendorong pengembangan mobil listrik dengan bahan baku dari nikel untuk pembangunan baterai. Untuk itu, Indonesia harus mengamankan pasokan nikel," ujarnya.

Salah satu langkah strategis untuk mengamankan industri nasional, dia menyarankan, agar Indonesia mulai menghentikan mengekspor nikel mentah. UU Minerba memerintahkan semua perusahaan tambang yang sudah berproduksi wajib membangun pabrik smelter (pabrik pengolahan) dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah," katanya.

Baca juga: Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa

Outlook Report Wood Mackenzie edisi 21 Desember 2016 menyebutkan bahwa dari sudut pandang kapasitas produksi smelter, posisi Indonesia akan meningkat dari peringkat keempat di dunia pada 2015, menjadi peringkat ketiga pada tahun 2016. Jika melihat laju pembangunan smelter seperti saat ini, Indonesia diperkirakan mencapai tingkat pertama di dunia pada tahun 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MITJ Tidak Bisa Kelola Dana Subsidi KRL

MITJ Tidak Bisa Kelola Dana Subsidi KRL

Whats New
Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Rilis
Kritik Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Kritik Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Whats New
Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Whats New
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Whats New
RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

Whats New
Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Whats New
Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Whats New
Kata Pedagang soal Penyebab Mahalnya Harga Daging Sapi

Kata Pedagang soal Penyebab Mahalnya Harga Daging Sapi

Whats New
Buka Peluang Bisnis, Angkasa Pura II Cari Pengelola Tunggal Iklan Outdoor

Buka Peluang Bisnis, Angkasa Pura II Cari Pengelola Tunggal Iklan Outdoor

Rilis
2021 Bisnis Makanan Berkonsep Cloud Kitchen Masih Berpeluang Besar

2021 Bisnis Makanan Berkonsep Cloud Kitchen Masih Berpeluang Besar

Smartpreneur
Kadin: 2021 Jadi Peluang RI Tingkatkan Kontribusi Ekspor terhadap PDB

Kadin: 2021 Jadi Peluang RI Tingkatkan Kontribusi Ekspor terhadap PDB

Whats New
Soal Rencana Akuisisi KCI oleh MRT, KAI: Jangan Sampai Transaksi Melemahkan Perseroan

Soal Rencana Akuisisi KCI oleh MRT, KAI: Jangan Sampai Transaksi Melemahkan Perseroan

Whats New
Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X