Asosiasi Minta Aturan Khusus untuk Produk Tembakau Alternatif

Kompas.com - 15/12/2019, 13:28 WIB
Ilustrasi vape. ThinkstockphotosIlustrasi vape.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan, produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko seharusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui regulasi khusus yang berbeda dari rokok.

“(Peraturan) yang ada sekarang ini belum cukup kuat mengatur produk tembakau alternatif. Produk ini perlu diperkuat dengan regulasi lainnya sehingga kehadiran produk ini semakin memberikan manfaat,” ujar Ariyo, dalam keterangannya, Minggu (15/12/2019).

Terkait rencana kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk HPTL, Ariyo berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan perokok dewasa untuk menjangkau produk tembakau alternatif dan potensi ekonomi melalui pertumbuhan UMKM dari kehadiran industri ini.

“Kami berharap pemerintah tidak menaikkan beban cukai HPTL sehingga perokok dewasa dapat menjangkau produk yang lebih rendah risiko kesehatannya," jelasnya.

Baca juga: Asosiasi Minta Pemerintah Bikin Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Selain itu, sebagai produk inovasi, Ariyo memandang industri baru ini harus terus didukung, agar semakin banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya akan mendaftarkan diri, sehingga tindakan penyalahgunaan dapat ditekan.

Dengan kondisi yang belum mapan, pelaku usaha ini malah akan menghindari membayar cukai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami berharap pemerintah membatalkan rencana kenaikan HJE HPTL karena dapat berdampak negatif bagi perokok dewasa, pelaku usaha, dan penerimaan negara," terang Ariyo.

Adapun mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tikki Pangestu menjelaskan, produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan tidak tepat karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.

Baca juga: Berkaca dari AS, Pemerintah Didorong Atur Produk Tembakau Alternatif

Saat ini, produk tembakau alternatif dikenakan tarif cukai tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Cukai yaitu sebesar 57 persen. Ia mengatakan, ketetapan cukai sebaiknya proporsional dengan risiko produk.

“Mengingat adanya pengurangan risiko sebesar 95 persen pada produk tembakau alternatif, seharusnya produk ini diatur sedemikian rupa agar mudah diakses oleh perokok dewasa yang sebagian besar berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Harga tentunya memiliki peranan yang sangat penting,” ujar Tikki.

Ketentuan harga jual produk tembakau alternatif diatur dalam peraturan tarif cukai hasil tembakau yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam aturan tersebut produk tembakau alternatif digolongkan dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Jenis-jenis HPTL yang beredar di pasaran antara lain, rokok elektrik (vape), produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product), snus, nikotin tempel dan lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Honorer Juga Bakal Terima Bantuan Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Guru Honorer Juga Bakal Terima Bantuan Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Whats New
Kemenhub Gencarkan Vaksinasi di Pelabuhan untuk Warga Sekitar

Kemenhub Gencarkan Vaksinasi di Pelabuhan untuk Warga Sekitar

Whats New
Mengenal PT Hansen, Produsen Ivermectin yang Dikaitkan dengan Moeldoko

Mengenal PT Hansen, Produsen Ivermectin yang Dikaitkan dengan Moeldoko

Whats New
Simak, BI Buka Lowongan Seleksi Pendidikan Calon Pegawai Muda

Simak, BI Buka Lowongan Seleksi Pendidikan Calon Pegawai Muda

Whats New
Apa Itu Diversifikasi: Definisi, Manfaat, dan Contohnya

Apa Itu Diversifikasi: Definisi, Manfaat, dan Contohnya

Whats New
Ini Penjelasan PLN soal Surat 'Ancaman' Pemutusan Listrik Rumah Lukman Sardi

Ini Penjelasan PLN soal Surat "Ancaman" Pemutusan Listrik Rumah Lukman Sardi

Whats New
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker

Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Vaksinasi 95 Persen Pelaku Sektor Parekraf

Sandiaga Uno Targetkan Vaksinasi 95 Persen Pelaku Sektor Parekraf

Whats New
CPNS 2021: Pelamar Formasi Putra-putri Papua di BPIP Masih Kosong

CPNS 2021: Pelamar Formasi Putra-putri Papua di BPIP Masih Kosong

Whats New
Ini Cara Cek Penerima Diskon Tarif Listrik PLN

Ini Cara Cek Penerima Diskon Tarif Listrik PLN

Whats New
Turun Rp 3.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 3.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Subsidi Gaji 2021, BP Jamsostek Siapkan Data Calon Penerima

Subsidi Gaji 2021, BP Jamsostek Siapkan Data Calon Penerima

Whats New
Luhut Minta 4 Provinsi Buat Laporan Khusus Penyebab Tingginya Kematian akibat Covid-19

Luhut Minta 4 Provinsi Buat Laporan Khusus Penyebab Tingginya Kematian akibat Covid-19

Whats New
Hadirkan Tayangan Anak Berkualitas, IndiHome Luncurkan IndiKids Tepat di Hari Anak Nasional

Hadirkan Tayangan Anak Berkualitas, IndiHome Luncurkan IndiKids Tepat di Hari Anak Nasional

Whats New
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran

Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X