Eselon III dan IV Dipangkas, Negara Bisa Hemat Rp 12 Miliar Per Tahun

Kompas.com - 15/12/2019, 18:26 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Naomi Aprilina Simanjuntak memperkirakan, akan ada Rp 10 hingga 12 miliar anggaran negara maupun daerah yang akan berkurang per tahunnya.

Jumlah tersebut terkait adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencetuskan, pemangkasan pejabat Pegawai Negeri Sipil ( PNS) untuk eselon III, IV dan V di pemerintahan pada tahun 2020.

"Berarti sekitar Rp 10 (miliar) sampai 12 miliar per tahunnya bisa dipangkas oleh pemerintah," kata Naomi di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Perhitungan ini berdasarkan data yang mereka miliki.

Baca juga: Kemenkeu Pangkas Eselon III dan IV, Ini Rinciannya

Sebagai contoh, jabatan eselon III terdapat 98.658 pegawai, bila dijumlahkan dengan tunjangan kinerja (tukin) mereka berkisar Rp 37 juta hingga Rp 46 juta per tahun, maka selama ini anggaran negara telah telah mengeluarkan sekitar Rp 4 miliar.

"Dan juga untuk eselon IV 327.058 PNS, kita ambil contoh tunjangan kinerja per tahunnya mendapatkan Rp 22 juta, itu sekitar Rp 7 sampai 8 miliar," jelasnya.

Namun, ketiga pejabat eselon ini nantinya akan beralih tugas ke fungsional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus melihat lagi dari aspek tunjangan serta fasilitas yang disesuaikan.

"Ketika eselon III dan IV ini dialihkan ke fungsional, akankah dia tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau fasilitas apapun? Penyelarasan kebutuhan ini harus dilihat. Tidak mudah loh Kabag atau Kasi yang sebelumnya mendapatkan tukin, kemudian tidak ada," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Maaf Kalau Ada Eselon IV dan III, Kita Pangkas Tahun Depan

Dia kembali mengatakan, bahwa wacana tersebut tidak hanya serta-merta dipangkas saja jabatan kemudian beralih ke fungsional. Dibutuhkan peta jalan yang tersistem untuk dapat berjalan sesuai rencana.

"Apakah ini benar-benar ditiadakan atau mungkin ada dengan porsi sekian misalnya? Kita juga harus melihat bahwa fungsional seperti apa. Makanya harus ada roadmap sistem," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X