Anggaran Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Disesuaikan Kondisi Ekonomi Makro

Kompas.com - 15/12/2019, 19:00 WIB
Progres pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda saat tinjauan Gubernur Kaltim Isran Noor berserta jajarannya belum lama ini. Dok. Biro Humas Pemprov KaltimProgres pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda saat tinjauan Gubernur Kaltim Isran Noor berserta jajarannya belum lama ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti KPPOD, Lenida Ayumi berpendapat, anggaran pemindahan ibu kota negara harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro.

Apalagi, saat ini tengah terjadi ketidakpastian global serta adanya prediksi bakal resesi tahun 2020.

Seperti diketahui, anggaran untuk pemindahan ibu kota negara dibutuhkan senilai Rp 466 triliun. Namun, sumber dana tersebut nantinya akan dibebankan ke APBN sebesar 19 persen.

Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.

"Terkait Indonesia bahkan global akan mengalami sebuah resesi, faktor-faktor ekonomi makro itu juga perlu dimasukkan dalam perencanaan," kata Ayumi di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Bappenas: Ada Lebih dari 57 Aturan Bakal Direvisi untuk Persiapan Pindah Ibu Kota

Pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi wacana tersebut. Tidak hanya dari anggaran saja, studi kelayakan yang dibuat beberapa tahun sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terkait pemindahan ibu kota, kita memberi catatan kepada pemerintah itu perlu ada evaluasi yang komprehensif. Banyak yang bilang, pemerintah itu sudah punya lho naskah akademik, feasibility study, tetapi di mana dokumennya kami tidak dapat mengakses itu. Sebenarnya yang dibutuhkan keterbukaan," katanya.

"Ketika pemerintah merencanakan atau melakukan feasibility study (soal pemindahan ibu kota) di 2017 atau 2018, dinamikanya kan cepat berubah," lanjut Ayumi.

Belum lagi, kata dia, banyak lembaga ekonomi yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan menurun di tahun 2020, itu juga perlu dikontekstualkan ke dalam anggaran pemindahan ibu kota.

Baca juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Jangan Dianggap Sekadar Proyek Besar

"Jadi, perlu disesuaikan lagi apakah memang Rp 400 triliun ini visible nggak sih sama kondisi Indonesia sekarang," ujarnya.

Dia juga menekankan adanya regulasi pemindahan ibu kota baru yang hingga kini belum dicetuskan.

"Yang paling penting regulasi yang sekarang ini belum ada. Dan juga adanya tumpang tindih regulasi lain seperti undang-undang keputusan khususnya dengan DKI Jakarta. Itu juga perlu disinergikan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] 'Deep Talk' dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

[TREN LOVE KOMPASIANA] "Deep Talk" dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

Rilis
Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Whats New
Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Whats New
Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Rilis
Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Whats New
Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Whats New
Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Whats New
BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

Rilis
Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

Rilis
Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Rilis
Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Rilis
IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X