Anggaran Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Disesuaikan Kondisi Ekonomi Makro

Kompas.com - 15/12/2019, 19:00 WIB
Progres pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda saat tinjauan Gubernur Kaltim Isran Noor berserta jajarannya belum lama ini. Dok. Biro Humas Pemprov KaltimProgres pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda saat tinjauan Gubernur Kaltim Isran Noor berserta jajarannya belum lama ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti KPPOD, Lenida Ayumi berpendapat, anggaran pemindahan ibu kota negara harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro.

Apalagi, saat ini tengah terjadi ketidakpastian global serta adanya prediksi bakal resesi tahun 2020.

Seperti diketahui, anggaran untuk pemindahan ibu kota negara dibutuhkan senilai Rp 466 triliun. Namun, sumber dana tersebut nantinya akan dibebankan ke APBN sebesar 19 persen.

Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.

"Terkait Indonesia bahkan global akan mengalami sebuah resesi, faktor-faktor ekonomi makro itu juga perlu dimasukkan dalam perencanaan," kata Ayumi di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Bappenas: Ada Lebih dari 57 Aturan Bakal Direvisi untuk Persiapan Pindah Ibu Kota

Pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi wacana tersebut. Tidak hanya dari anggaran saja, studi kelayakan yang dibuat beberapa tahun sebelumnya.

"Terkait pemindahan ibu kota, kita memberi catatan kepada pemerintah itu perlu ada evaluasi yang komprehensif. Banyak yang bilang, pemerintah itu sudah punya lho naskah akademik, feasibility study, tetapi di mana dokumennya kami tidak dapat mengakses itu. Sebenarnya yang dibutuhkan keterbukaan," katanya.

"Ketika pemerintah merencanakan atau melakukan feasibility study (soal pemindahan ibu kota) di 2017 atau 2018, dinamikanya kan cepat berubah," lanjut Ayumi.

Belum lagi, kata dia, banyak lembaga ekonomi yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan menurun di tahun 2020, itu juga perlu dikontekstualkan ke dalam anggaran pemindahan ibu kota.

Baca juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Jangan Dianggap Sekadar Proyek Besar

"Jadi, perlu disesuaikan lagi apakah memang Rp 400 triliun ini visible nggak sih sama kondisi Indonesia sekarang," ujarnya.

Dia juga menekankan adanya regulasi pemindahan ibu kota baru yang hingga kini belum dicetuskan.

"Yang paling penting regulasi yang sekarang ini belum ada. Dan juga adanya tumpang tindih regulasi lain seperti undang-undang keputusan khususnya dengan DKI Jakarta. Itu juga perlu disinergikan," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X