Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hipmi Dukung Erick Thohir Bersih-bersih Anak Cucu BUMN

Kompas.com - 16/12/2019, 05:05 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkaji anak-cucu usaha BUMN.

Menurut dia, kehadiran anak cucu BUMN yang menggurita, menjadi sumber pemborosan dan membuat daya saing BUMN melemah.

"Maka kita usul, tawarkan saja ke swasta. Ditender ke swasta," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Maming menyebutkan, rantai pasok (supply chain) BUMN saat ini dimonopoli oleh anak dan cucu usaha BUMN.  Bahkan menurut dia, satu BUMN bisa memiliki puluhan bahkan ratusan anak dan cucu.

Baca juga: Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir Temukan 142 Anak Cucu Pertamina

Akibat monopoli dari hulu ke hilir ini, rantai pasok BUMN tidak efisien dan menjadi ajang pemborosan baru karena proses pengadaan di BUMN menjadi sangat panjang.

"Memang akhirnya, pengadaan itu diserahkan ke swasta. Tapi panjang. Sebab melalui anak dan cucu-cucu usahanya. Kenapa tidak langsung mother company-nya saja yang langsung tender ke swasta," katanya.

Dengan ditawarkan ke swasta, Maming menilai akan terjadi persaingan yang ketat di pihak vendor atau calon pemasok.

Dengan demikian, BUMN akan mendapatkan harga yang kompetitif dan kualitas barang dan jasa yang bagus pula.

"Kita lihat di BUMN itu pemasoknya hampir tidak ada persaingan, ada penunjukan langsung karena anak dan cucu usaha atau tiba-tiba ada aturan anak usaha diminta bermitra dengan swasta. Padahal swasta bisa bersaing secara sehat memasok ke BUMN. Ruang-ruang ini tidak cukup sehat tercipta di BUMN," ujarnya.

Baca juga: Dewan Komisaris Minta Ari Askhara Angkat Kaki dari Anak Cucu Usaha Garuda

Dampak dari pemborosan itu membuat daya saing BUMN sangat lemah. Profitabilitas BUMN, misalnya, disebutnya sangat memprihatinkan. Pasalnya, dari 142 BUMN, hanya sebagian kecil yang bisa dianggap memiliki profit dan punya kontribusi terhadap pendapatan negara. Dari laba BUMN sebesar Rp189 triliun, hanya 15 BUMN yang berkontribusi hingga 73 persen.

Oleh karena itu, Maming meminta agar ekosistem usaha BUMN disinergikan dengan sektor swasta.

"Swasta itu kan 100 persen nafas atau rohnya daya saing dan persaingan. Kalo BUMN, yang separuh nafasnya sosial, bersinergi dengan swasta, marwah kompetitif itu akan tertransfer juga ke BUMN," ucapnya.

Maming juga sepakat dengan Erick Thohir yang meminta agar BUMN fokus menggarap lini usaha intinya saja.

Dia mencontohkan, industri keuangan yang dikelola BUMN saat ini, kinerjanya sangat bagus. Hal itu menurut Maming, terjadi karena industri keuangan sangat ketat membatasi penguasaan usaha yang di luar core business BUMN Perbankan.

"Bank-bank kita kinerjanya bagus-bagus. Aturannya ketat di sana. Mereka dilarang berbisnis di luar keuangan. Kan lucu kalau Bank Mandiri tiba-tiba punya bisnis laundry," ujar Maming.

Baca juga: Aset Garuda Tauberes yang Bikin Erick Thohir Geli Hanya Rp 1,87 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com