Kompas.com - 16/12/2019, 17:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal memasukkan draft omnibus law perpajakan pekan ini. Namun demikian, pembahasan draft Rancangan Undang-undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi tersebut baru akan dilakukan Januari 2020 setelah masa reses berakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, di dalam omnibus law perpajakan hanya ada 28 pasal yang merupakan hasil amandemen dari tujuh undang-undang.

"Amandemen tujuh undang-undang, yaitu undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepabeanan, Cukai, Pajak Daerah dan Pemerintah Daerah," ujar Sri Mulyani ketika bertemu dengan pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Omnibus Law Perpajakan ke DPR

"Semoga ini bisa dibahas ketika masa persidangan 2020 dimulai," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Nantinya, terdapat enam klaster atau poin penting yang menjadi fokus dalam omnibus law perpajakan. Berikut keenam fokus tersebut:

1. Penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak untuk menarik investasi

2. Mengimplementasi sistem teritorial, di mana penghasilan perusahaan dividen luar negeri dibebaskan pajak asal berinvestasi di Indonesia.

3. Untuk subjek pajak pribadi untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari bisa jadi subjek pajak luar negeri. Begitu juga untuk yang orang luar negeri tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, pembayaran PPh di dalam negeri hanya untuk pendapatan yang berasal dari Indonesia saja.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?

4. Adapun untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, pemerintah mengatur ulang sanksi dan bunga denda. Tadinya bunga denda pembayaran pajak sebesar 2 persen untuk 24 bulan. Sementara di dalam omnibus law bunga denda sebesar bunga yang berlaku di pasar.

5. Menerapkan pajak elektronik dibuat sama dengan sistem perpajakan biasa. Untuk perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia tetap dipungut pajaknya. Pemerintah juga menunjuk perusahaan-perusahaan digital untuk memungut pajak dari pengguna layanannya.

6. Memasukkan seluruh insentif pajak dalam satu klaster, yaitu tax holiday, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus, dsb.

Baca juga: Ada Omnibus Law, Aturan Ketenagakerjaan Akan Lebih Longgar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meraih Peluang 'Value Chain' Baterai Mobil Listrik

Meraih Peluang "Value Chain" Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Whats New
Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Spend Smart
Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Whats New
Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Whats New
Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Whats New
Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Whats New
Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 Jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 Jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Whats New
Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Kampus UMKM Shopee Hadir di Makassar, Siap Bantu UMKM Sulawesi Selatan Naik Kelas

Rilis
Pemerintah Mulai Waspada, Konflik Rusia-Ukraina Bisa Kerek Inflasi Tinggi

Pemerintah Mulai Waspada, Konflik Rusia-Ukraina Bisa Kerek Inflasi Tinggi

Whats New
Warga Boleh Lepas Masker di Ruang Terbuka, DPR: Jangan Lengah

Warga Boleh Lepas Masker di Ruang Terbuka, DPR: Jangan Lengah

Whats New
Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Rilis
Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Whats New
Harga Komoditas Naik, Kemenkeu 'Pede' Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Harga Komoditas Naik, Kemenkeu "Pede" Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Whats New
East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.