Moeldoko soal Data Penerima Bansos: Tak Mungkin 100 Persen Sempurna

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) belum sempurna atau seluruhnya tepat sasaran. Hal itu disampaikan pemerintah usai rapat koordinasi terkait rencana program kartu sembako murah.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial kerap tak tepat sasaran karena tak akuratnya data. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harusnya menerima bantuan sosial justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

"Jadi ini bukan mau kita (tidak tepat sasaran). Soal data (penerima bansos) pasti ada kesalahan, tidak mungkin kita 100 persen sempurna," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Puluhan Mobil dan Motor Mewah di Tanjung Priok

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, pemerintah akan melakukan penajaman data penerima bantuan sosial agar penyaluran bisa lebih baik. Caranya yakni dengan menggunakan sistem by name by address.

Hal tersebut juga sempat disarankan oleh para anggota DRR kepada pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung menyebut, sebanyak 200.000 bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak disalurkan.

Baca juga: Menteri Teten: Omnibus Law Bisa Dorong Investasi UMKM Naik 60 Persen

Penyebabnya bukan ada pada bank yang diberi tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan. Namun, hal tersebut disebabkan karena tak akuratnya data.

"Ini harus clear (datanya). Kan kami selalu memperbaiki data," ucapnya.

Hingga akhir 2018, jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintan masih sebesar 10,3 juta keluarga. Sementara itu pemerintah menargetkan penerima BPNT meningkat hingga 15,6 juta KK pada 2019.

Baca juga: Tak Ada Perwakilan Erick Thohir yang Menemui, Nasabah Jiwasraya Kecewa