Dagang dengan RI, Asosiasi Baja Eropa Mengklaim Tidak Diperlakukan Adil

Kompas.com - 18/12/2019, 13:03 WIB
Pada semester kedua tahun 2019, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan segera memulai periode produksi kedua dari Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) dengan kapasitas produksi sebesar 13.500 nikel dalam feronikel (TNi). Dok. Humas PT Aneka Tambang TbkPada semester kedua tahun 2019, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan segera memulai periode produksi kedua dari Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) dengan kapasitas produksi sebesar 13.500 nikel dalam feronikel (TNi).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Baja Eropa atau Eurofer menilai langkah Indonesia melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari sebagai langkah buruk dalam iklim perdagangan kedua belah pihak.

Eurofer sendiri berada di garis terdepan mendukung Komisi Perdagangan Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dikutip Kompas.com dari laman resmi Eurofer, Rabu (18/12/2019), Eurofer mengklaim merasa sulit jika harus bersaing dengan eksportir baja Indonesia yang dinilainya banyak sekali mendapat 'subsidi' dari Pemerintah Indonesia.

"Yang mengkawatirkan Eurofer, selain karena dilemahkan oleh pemain asing yang melanggar ketentuan perdagangan internasional," kata Sekretaris Jenderal Eurofer Axel Eggert dalam pernyataannya.

"Proses produksi terintegrasi yang digunakan Indonesia dalam memproduksi baja tujuh kali lipat lebih banyak menghasilkan CO2 daripada teknologi tungku kubah berbasis elektrik yang diterapkan di Eropa," tambahnya.

Baca juga: Hidup Mati Mobil Listrik Eropa Bergantung Nikel

Eurofer menuding kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30%, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Produsen baja Indonesia dituding menikmati ongkos produksi yang jauh lebih murah, namun dengan konsekuensi lebih banyak memproduksi polusi karbon dioksida jauh lebih besar daripada standar emisi di Eropa.

"Risikonya adalah bahwa baja (produksi Indonesia) yang sangat murah dan berpolusi tinggi akan menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen Uni Eropa," kata dia.

Keberatan Eorufer sebenarnya sudah dikemukakan sejak lama. Indoenesia sendiri sempat melarang ekspor bijih nikel tahun 2014, sebelum kemudian dilonggarkan pada tahun 2017.

Para produsen baja di Uni Eropa satu suara mendukung gugatan Komisi Perdagangan Uni Eropa ke WTO.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X