Di Omnibus Law, Pengusaha yang Langgar Aturan Tak Lagi Dipolisikan

Kompas.com - 18/12/2019, 16:03 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bakal ada perubahan basis hukum untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Dia mengatakan, dasar hukum yang digunakan untuk menindak para pengusaha nakal tak lagi menggunakan dasar hukum kriminial, namun administratif.

Sehingga, jika terjadi pelanggaran, hukuman yang diberikan berupa denda, tak lagi sanksi pidana.

"Tapi kalau pengusaha bandel kita cabut aja. Ada perubahan, sehingga kasus-kasus pengusaha diberi police line dikurangi, itu menambah kepastian berusaha," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Omnibus Law Jokowi, Kapan Efek Ekonominya Terasa?

Sebagai informasi, hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draf omnibus law baik untuk perpajakan maupun cipta lapangan kerja ke DPR RI.

Padahal, untuk omnibus law perpajakan awalnya direncanakan bakal diserahkan kepada DPR pekan ini sebelum DPR memasuki masa reses hari ini.

Namun demikian, Airlangga menegaskan omnibus law bakal tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Sebelum masuk DPR harus masuk Prolegnas dulu kalau Prolegnas masuk baru dimasukkan. Jadi dengan sudah masuk ke dalam Prolegnas, maka bulan Januari baru akan dimasukkan (ke DPR)," jelas Airlangga.

Baca juga: Di Omnibus Law, Izin Usaha UMKM dan Pendirian PT Dipermudah

Melalui omnibus law pemerintah juga bakal mempermudah perizinan baik untuk UMKM maupun untuk pendirian perseroan terbatas (PT) untuk perseorangan.

Airlangga mengatakan, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pemerintah melakukan restrukturisasi untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan usaha.

Dia mengatakan, untuk proses perizinan tak lagi berlandaskan pada assas perizinan namun berlandaskan pada risiko dari bisnis yang dijalankan.

Nantinya tidak semua jenis usaha memerlukan izin, melainkan hanya jenis usaha yang membahayakan keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan atau risk-based license.

Sedangkan jenis usaha lainnya cukup menggunakan standar umum dan pengawasan.

"Karena kita melihat risiko berbisnis, untuk UMKM kita sudah tidak lagi dibutuhkan perizinan UMKM," ujar Airlangga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beroperasi Pertengahan 2022, Progress LRT Jabodebek Capai 83,5 Persen

Beroperasi Pertengahan 2022, Progress LRT Jabodebek Capai 83,5 Persen

Whats New
BPUM Cair, Pelaku UMKM Gunakan untuk Beli Bahan Baku

BPUM Cair, Pelaku UMKM Gunakan untuk Beli Bahan Baku

Whats New
Sri Mulyani: Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Global Capai 12 Triliun Dollar AS

Sri Mulyani: Kontribusi Perempuan ke Ekonomi Global Capai 12 Triliun Dollar AS

Whats New
Lepas Cysteine ke AS, Mendag Dukung Ekpor Produk Bernilai Tambah Indonesia

Lepas Cysteine ke AS, Mendag Dukung Ekpor Produk Bernilai Tambah Indonesia

Rilis
Arsjad Rasjid: Memahami Industri Nasional Secara Menyeluruh, Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Arsjad Rasjid: Memahami Industri Nasional Secara Menyeluruh, Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Perempuan Mesti Merdeka atas Tubuhnya?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Perempuan Mesti Merdeka atas Tubuhnya?

Rilis
Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Penyaluran Kredit Baru Perbankan Diproyeksi Tumbuh di Kuartal II-2021

Penyaluran Kredit Baru Perbankan Diproyeksi Tumbuh di Kuartal II-2021

Whats New
Tetap Eksis Selama 38 Tahun, Apa Rahasia Sukses Es Teler 77?

Tetap Eksis Selama 38 Tahun, Apa Rahasia Sukses Es Teler 77?

Smartpreneur
Banyak Emiten Menggelar Buyback, Ini Saham-saham yang Dinilai Menarik

Banyak Emiten Menggelar Buyback, Ini Saham-saham yang Dinilai Menarik

Whats New
Tarif Naik, Pesanan Tiket Bus Meningkat Sepekan Jelang Larangan Mudik

Tarif Naik, Pesanan Tiket Bus Meningkat Sepekan Jelang Larangan Mudik

Whats New
Makna Hari Kartini bagi Sri Mulyani: Membuka Kesempatan Perempuan Menikmati Pendidikan Tinggi

Makna Hari Kartini bagi Sri Mulyani: Membuka Kesempatan Perempuan Menikmati Pendidikan Tinggi

Whats New
Ini Strategi Syailendra Capital di Tengah Pasar yang Masih Volatil

Ini Strategi Syailendra Capital di Tengah Pasar yang Masih Volatil

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Momen-momen yang Selalu Dirindukan saat Ramadhan

[KURASI KOMPASIANA] Momen-momen yang Selalu Dirindukan saat Ramadhan

Rilis
Bank OCBC NISP Buka Banyak Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bank OCBC NISP Buka Banyak Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X