Kemendag Mulai Perketat Pengawasan Tata Niaga Impor

KOMPAS.com – Kementerian Perdagangan RI mulai memperkuat pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) guna memperketat masuknya barang impor.

Guna mewujudkan penguatan pengawasan itu, Kemendag menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Kemendag, Rabu (18/12/2019).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menjadi pihak yang menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Penandatanganan juga disaksikan langsung Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto beserta pejabat kementerian/lembaga terkait.

Baca juga: Kemendag Edukasi Pemangku Kepentingan tentang Persetujuan AHEEERR

“Kemendag termasuk baru dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan yang sebelumnya hanya dilakukan petugas bea dan cukai,” kata Menyeri Perdagangan, Agus Suparmanto dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, imbuh dia, perlu dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang analisis pelanggaran, pengembangan manajemen risiko, dan pengembangan sistem pengawasan dari Ditjen Bea dan Cukai.

“Tujuan nota kesepahaman adalah meningkatkan koordinasi pertukaran data dan informasi profil pelaku usaha dan obyek pengawasan tata niaga impor yang telah dianalisis Indonesia Single Risk Management (ISRM),” kata Agus.

Nota kesepahaman ini menurut dia juga merupakan dukungan bagi kegiatan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean dan pemanfaatan laboratorium teknis Ditjen Bea dan Cukai.

Manfaat penguatan pengawasan post border

Kegiatan post border adalah mekanisme pengawasan tata niaga impor dengan diawali pemeriksaan kesesuaian izin impor pelaku usaha yang dikeluarkan Kemendag setelah barang keluar dari kawasan pabean.

Pengawasan barang impor pun semakin ketat sehingga memberi jaminan hukum untuk pelaku usaha dan jaminan kualitas untuk konsumen dalam negeri.

Kebijakan itu juga diharapkan mampu mengeluarkan barang dari kawasan pabean dengan cepat, khususnya bahan baku industri guna memberikan kemudahan dalam berusaha dan investasi.

“Diharapkan sinergitas Kemendag dan Kemenkeu melalui sistem elektronik dapat mempercepat tindak lanjut atas dugaan pelanggaran importir,” kata Mendag.

Baca juga: Menteri Pertanian RI: Impor Memang Tidak Haram, tetapi…

Sementara itu menurut Dirjen Veri, penguatan tersebut juga memudahkan pelaku usaha melakukan impor.

“Namun konsekuensinya, Kemendag semakin tegas dalam mengawasi izin impor,” imbuh dia.
Kemendag, lanjut Veri, tak akan segan memblokir atau memberi sanksi pidana bagi importir yang menyalahi aturan.

Menurut Dirjen Heru, penandatanganan nota kesepahaman itu diharapkan mempercepat penindakan terhadap pelanggar tata niaga impor.