Dia pun menyamakan kejadian itu dengan kasus pupuk subsidi. Dia bercerita, Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil pupuk terbesar, namun petaninya hanya mendapat jatah 40 persen dari pupuk itu.
Sementara 60 persennya dijual ke pasaran. Sebab bila dijual ke pasaran, distributor pupuk mampu mendapat untung Rp 2.000 dibanding dijual ke petani dengan keuntungan Rp 250.
"Yang 60 persennya ke mana? saya yakin bocor karena banyak perkebunan di situ. Bisa terbayang orang lebih menggiurkan dapat untung sampai Rp 2.000," kata dia
Baca juga: Bea Masuk Barang Impor di Toko Online Ditargetkan Berlaku Awal 2020
"Sama seperti BBM. Padahal membuat SPBN itu bisa minta anggaran KKP dan bisa minta Pertamina," sambung Edhy.
Untuk itu, dia meminta semua pihak terkait untuk mampu mengontrol SPBN yang telah dibangun maupun yang akan dibangun.
"Kita harus punya langkah. Apakah kita gandeng komunitas besar atau dengan apa? Kalau masalah bangun SPBN bisa minta anggaran KKP atau minta Pertamina nanti saya koordinasikan ke Kementerian BUMN. Yang paling penting apa benar bisa dikontrol?," pungkasnya.
Baca juga: Edhy Prabowo soal Ekspor Benih Lobster: Baru Bicara Rencana Saja Sudah Macam-macam...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.