Soal Benih Lobster, KKP Mengaku Siapkan Opsi Budidaya

Kompas.com - 19/12/2019, 09:36 WIB
Upaya Penyelundupan Lobster - Haryanto, penyidik pada Kantor Karantina Ikan Adisucipto, menunjukkan lobster (Panullirus spp) yang sebelumnya akan diselundupkan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (1/10/15). Upaya penyelundupan 534 ekor lobster dengan nilai sekitar Rp 500 juta melalui pesawat dengan tujuan Singapura berhasil digagalkan. Lobster tersebut selanjutnya akan dilepas kembali di perairan Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, pada hari ini.  

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)
01-10-2015

DIMUAT  2/10/15 HAL  18 *** Local Caption *** Upaya Penyelundupan Lobster - Haryanto, penyidik pada Kantor Karantina Ikan Adisucipto, menunjukkan lobster (Panullirus spp) yang sebelumnya akan diselundupkan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (1/10). Upaya penyelundupan 534 ekor lobster dengan nilai sekitar Rp 500 juta melalui pesawat dengan tujuan Singapura berhasil digagalkan. Lobster tersebut selanjutnya akan dilepas kembali di perairan Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, pada hari ini.  

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)
01-10-2015
FERGANATA INDRA RIATMOKOUpaya Penyelundupan Lobster - Haryanto, penyidik pada Kantor Karantina Ikan Adisucipto, menunjukkan lobster (Panullirus spp) yang sebelumnya akan diselundupkan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (1/10/15). Upaya penyelundupan 534 ekor lobster dengan nilai sekitar Rp 500 juta melalui pesawat dengan tujuan Singapura berhasil digagalkan. Lobster tersebut selanjutnya akan dilepas kembali di perairan Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, pada hari ini. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 01-10-2015 DIMUAT 2/10/15 HAL 18 *** Local Caption *** Upaya Penyelundupan Lobster - Haryanto, penyidik pada Kantor Karantina Ikan Adisucipto, menunjukkan lobster (Panullirus spp) yang sebelumnya akan diselundupkan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (1/10). Upaya penyelundupan 534 ekor lobster dengan nilai sekitar Rp 500 juta melalui pesawat dengan tujuan Singapura berhasil digagalkan. Lobster tersebut selanjutnya akan dilepas kembali di perairan Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, pada hari ini. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 01-10-2015
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus mengkaji kebijakan larangan ekspor lobster di masa Susi Pudjiastuti, meski banyak mendapatkan kritik tajam.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan pihaknya bakal memberikan beberapa opsi pilihan terlepas dari apapun keputusan akhirnya.

"Terkait dengan budidaya lobster sebelumnya tidak diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan. Saya dari perikanan budidaya apakah nanti akan dibudidayakan atau tidak, kita sebagai pemerintah menyiapkan opsi-opsinya," kata Slamet di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Kenapa Benih Lobster Tak Dibudidaya Saja? Ini Kendalanya Kata KKP

Slamet menuturkan, salah satu opsi dari budidaya dalam negeri adalah memperbaiki infrastruktur budidaya. Banyak hal yang perlu diperlancar dari jalan produksi, pengangkutan, hingga prasarana yang menunjang budidaya.

Tak hanya itu, petani lobster juga harus diberi pengarahan soal nilai tinggi ekonomi lobster. Dengan mengetahui nilai ekonomi, petani mungkin saja menggiatkan budidaya lobster yang semula hanya sebagai sambilan.

"Kalau (budidaya lobster) kita ini kan (masih) bercampur juga dengan kerapu dan budidaya yang lain. Jadinya (budidaya lobster) sebagai sambilan," ucap Iwan.

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Diminta Hentikan Wacana Ekspor Benih Lobster

Di sisi lain, kemungkinan ekspor lobster bisa saja dilakukan mengingat pemerintah meminta KKP untuk meningkatkan nilai ekspor hasil laut sebesar 250 persen khususnya ekspor udang. Sebab, nilai udang paling mahal dan paling strategis karena masuk ke dalam konsumsi internasional.

Kendati demikian, opsi-opsi itu masih memerlukan beberapa data dan masukan disamping Peraturan Menteri (Permen) baru pengganti kebijakan di masa Susi Pudjiastuti belum terbit.

"Kita masih mencari atau masih mengumpulkan data dan masukan karena Permen kan belum terbit juga. Jadi selama ini kita masih gunakan permen yang lama," ungkap Slamet.

Baca juga: Bantah Edhy, Susi Pamer Data Ekspor Lobster RI Meningkat Sejak 2016



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X