Lewat Omnibus Law, Pemerintah Tawarkan 3 Hal Ini ke Pengusaha

Faisal menilai, pemerintah daerah dan buruh menjadi pihak-pihak yang rentan dalam penyusunan kebijakan sapu jagat ini.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?

Jika pajak daerah yang menjadi otoritas pemerintah daerah berhak diatur oleh pemerintah pusat di dalam omnibus law, maka berpotensi menggerus pendapatan daerah.

Sementara untuk buruh, Faisal mengatakan hingga saat ini dirinya belum melihat ada intensi keberpihakan terhadap kaum buruh.

"Ini pusat lagi dominasi penguasa dan pengusaha. Diwakilkan dalam kementerian sebagai wakil menteri, selesai sudah. Buruh hempas. No one care. Enggak ada perwakilan yang membantu buruh, enggak ada," ujar Faisal.