Trump Dimakzulkan, Sri Mulyani Sebut RI Harus Waspada

Kompas.com - 19/12/2019, 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemakzulan Presiden Amerika Serikat oleh DPR AS pada Rabu (18/12/2019) waktu setempat perlu diwaspadai.

Adapun pemakzulan Trump dilandaskan pada dua pasal yang diajukan oleh DPR, yaitu penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi penyelidikan Kongres.

Selanjutnya, kedua pasal tersebut akan dibawa ke level Senat dengan masa sidang yang dijadwalkan pada 2020.

"Keputusan di Amerika Serikat untuk kongres Amerika Serikat melakukan impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menciptakan ketidakpastian tinggi. Ini berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, baik perusahaan maupun konsumen," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Presiden Donald Trump Resmi Dimakzulkan di Level DPR AS

Sebelumnya, Bendahara Negara juga mengatakan, dunia tengah diliputi kondisi ketidakpastian yang membuat perekonomian global melambat secara keseluruhan.

Pemakzulan Trump turut menambah sentimen negatif terhadap ekonomi dunia yang sebelumnya telah diliputi ketidakpastian karena Brexit yang belum berakhir, eskalasi ketegangan hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan China, hingga ekonomi negara berkembang yang masuk ke jurang resesi.

Sri Mulyani mengungkapkan, dengan berbagai ketidakpastian tersebut, pelaku ekonomi akan lebih cenderung menahan aksi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Misalnya saja, konsumen akan cenderung menahan konsumsi dan mencadangkan dana yang dimiliki karena kekhawatiran prospek ekonomi ke depan tidak lebih baik.

Baca juga: Edhy Prabowo Tak Sendirian, Lobster Juga Bikin Trump Kena Bully

Begitu pula pengusaha yang cenderung akan menahan investasi.

"Keputusan untuk menahan ini akan memperlemah ekonomi. Pada 2019, ekonomi hampir setiap negara mengalami perlemahan karena tidak pasti, baik berasal dari ekspor maupun impor, kemudian merembes ke konsumen rumah tangga maupun investasi perusahaan," jelas dia.

Namun demikian, Sri Mulyani masih tetap optimistis dengan realisasi kinerja ekonomi dalam negeri pada akhir tahun yang hanya tinggal dua pekan lagi.

Menurut dia, pada Desember ada faktor musiman, yaitu libur akhir tahun Natal dan tahun baru yang bakal mendorong ekonomi domestik.

"Dari sisi penerimaan pajak sektor-sektor tertentu menunjukkan adanya penguatan. Ini nanti bagus untuk masuk pada 2020. Namun, kewaspadaan harus kita tingkatkan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

R&I Pertahankan Rating Utang RI, BI: Stabilitas Ekonomi Indonesia Terjaga

Whats New
Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Earn Smart
Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Whats New
Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Whats New
10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

Whats New
Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Whats New
BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.