Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Waspada Dampak Pemakzulan Trump | Asuransi Besar Gagal Bayar

Kompas.com - 20/12/2019, 05:55 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar resminya pemakzulan Presiden AS Donald Trump tak hanya menggemparkan Negeri Paman Sam, tetapi juga seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dampak pemakzulan Trump terhadap perekonomian global pun mulai ditilik, termasuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernyataannya tentang waspada dampak pemakzulan Trump menjadi berita populer Money Kompas.com, Kamis (19/12/2019).

Berikut 5 berita populer Money Kompas.com yang masih layak disimak pagi ini.

1. Trump Dimakzulkan, Sri Mulyani Sebut RI Harus Waspada

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemakzulan Presiden Amerika Serikat oleh DPR AS pada Rabu (18/12/2019) waktu setempat perlu diwaspadai.

Adapun pemakzulan Trump dilandaskan pada dua pasal yang diajukan oleh DPR, yaitu penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi penyelidikan Kongres.

"Keputusan di Amerika Serikat untuk kongres Amerika Serikat melakukan impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menciptakan ketidakpastian tinggi. Ini berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, baik perusahaan maupun konsumen," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Selengkapnya, baca di sini.

2. Sederet Perusahaan Asuransi Besar di Indonesia yang Gagal Bayar

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan.

Nilainya tak tanggung-tanggung, BUMN asuransi ini menyatakan sudah tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jiwasraya tak sendirian, ada dua perusahaan asuransi besar lain di Indonesia yang menunggak pembayaran kepada nasabahnya. Berikut daftar perusahaan asuransi besar yang gagal bayar

Selengkapnya, baca di sini.

3. Ahok Diminta Berani Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak hanya diberi tugas soal bagaimana penerapan program B30.

B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (crude palm oils/CPO) sebanyak 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Kalau Ahok diberi tugas disuruh bereskan B30, itu (B30) tugasnya kepala divisi. Dia kan katanya orang hebat, orang hebat harusnya kasih kerjaan yang berat,” ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Selengkapnya, baca di sini.

4. Kenapa Benih Lobster Tak Dibudidaya Saja? Ini Kendalanya Kata KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak akan mundur untuk mengkaji wacana eskpor lobster ke Vietnam.

Wacana itu menuai pro dan kontra, banyak yang menyarankan lebih baik lobster dibudidaya di dalam negeri dan ekspor saat sudah dewasa sehingga harganya lebih tinggi.

Namun Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengungkapkan, ada berbagai hal yang membuat budidaya lobster sulit dikembangkan dan tak optimal di Indonesia.

Selengkapnya, baca di sini.

5. Asosiasi Udang: Bibit Lobster dari RI Jelas Diselundupkan ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster.

Salah satu alasannya karena petani lobster butuh makan sembari menunggu budidaya masif di dalam negeri.

Maraknya penyelundupan bibit lobster juga menjadi perhatian Edhy untuk membuka keran ekspor benih lobster.

Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Iwan Sutanto yakin, benih-benih lobster yang diselundupkan ke Vietnam adalah dari Indonesia. Pasalnya, wilayah laut Indonesia merupakan ekosistem yang sesuai dengan tumbuh kembang lobster.

Selengkapnya, baca di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com