Berapa Jumlah Fintech Peer to Peer Lending yang Pas? Ini Kata OJK

Kompas.com - 20/12/2019, 09:07 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) menyatakan tidak bermaksud untuk membatasi jumlah perusahaan fintech peer to peer lending (P2P lending).

Regulator menilai, jumlah perusahaan fintech peer to peer lending sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Bagi kami di OJK, fintech P2P lending adalah pendanaan dari rakyat untuk rakyat, sehingga ketika kami ditanya berapa jumlah yang pas? Jawaban kami adalah, berapa jumlah kebutuhan rakyat," ujar Direktur Perizinan Pengaturan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Fintech di Indonesia Masih didominasi Peer to Peer Lending

Hendrikus melanjutkan, pihak yang paling pas untuk menjawab berapa jumlah fintech P2P lending yang dibutuhkan adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sebab, menurutnya AFPI merupakan pihak yang paling mengetahui mengenai kebutuhan masyarakat.

"Kami tidak boleh melarang orang yang mau membuka usaha, karena itu merupakan hak," ucapnya.

Namun, menurut Hendrikus, hingga saat ini belum ada usulan atau pembicaraan dengan AFPI terkait pembatasan jumlah.

Baca juga: Menteri Teten Khawatir Koperasi Bakal Tergerus Fintech

Dikutip dari Kontan.co.id, pada pekan lalu Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi menyebut, dari jumlah tersebut terdapat 13 entitas yang sudah mendapatkan izin penuh. Ia berharap ke depannya masih akan bertambah.

Riswinandi menyatakan bisa saja nantinya jumlah pemain peer to peer lending dibatasi.

Kendati demikian, jumlah idealnya masih dipelajari oleh OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X