Lelang Beras Turun Mutu, Bulog: Ini Upaya Meminimalisir Kerugian...

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog melakukan lelang terbuka untuk lebih dari 20.000 ton beras yang turun mutu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menegaskan, lelang beras turun mutu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP dan Hasil Rakortas tanggal 24 Juni 2019 yang membahas tentang Pangan (HPP Beras Tahun 2019, KPSH, Pelepasan Stok, dan Neraca Gula).

"Ini merupakan upaya untuk meminimalisir kerugian perusahaan, kita sudah mengumumkan proses lelang ini di media cetak dan website resmi Perum Bulog mulai tanggal 13 Desember 2019," kata Tri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Baca juga: Bulog Lelang 20.326 Ton Beras Turun Mutu, Ini Cara Mengikutinya

Menurut Tri, saat ini proses lelang terbuka sudah memasuki tahapan evaluasi penawaran dari lima perusahaan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi dokumen dari 12 peserta lelang yang mengajukan penawaran.

Kelima perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di industri non pangan yaitu perusahaan lem furniture, ethanol, sabun dan pupuk.

Tahapan tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/12/2019) bertempat di Kantor Pusat Perum Bulog yang disaksikan oleh tim dari Kemenko Perekonomian, Satgas Pangan Mabes Polri, Intelkam Mabes Polri dan Komite Audit Bulog.

Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil uji laboratorium, sebanyak 29.367 ton beras Bulog dinyatakan telah mengalami turun mutu dan tidak layak konsumsi baik untuk pangan maupun pakan.

Baca juga: Deputi BUMN Jadi Wadirut Bulog, Ini Kata Buwas

Untuk menekan kerugian perusahaan, Bulog melaksanakan penjualan beras turun mutu secara penawaran umum dengan dikhususkan untuk industri yang menggunakan bahan baku beras yang menghasilkan produk non pangan atau non pakan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan alasan beras dari stok cadangan beras pemerintah turun mutu, salah satunya karena pengalihan program bantuan sosial pemberian beras.

"Program itu batal sedangkan sudah terlanjur kita dorong ke wilayah-wilayah penerima BPNT, dan sudah dikemas dalam kemasan 5 kg. Ternyata tidak jadi dipakai, kalau kita tarik biayanya lebih tinggi," kata Budi Waseso.

Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menyebutkan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Bulog tidak maksimal dalam menyalurkan stok CBP. Hal itu karena BPNT menggantikan penyaluran beras langsung, menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah.

Masyarakat pun dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur. Sifat alami beras yang tidak bertahan lama lebih dari empat bulan, menyebabkan stok beras Bulog pun mengalami penurunan mutu dan terancam rusak.

Baca juga: Bulog: Beras untuk Bencana Alam Senilai Rp 39 Miliar Belum Dibayar