Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Firdaus Putra, HC
Komite Eksekutif ICCI

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

Koperasi Multi Pihak untuk BUMDes

Kompas.com - 23/12/2019, 06:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INOVASI sering mentok karena kita mengalami kekakuan struktural dan fungsional, kata Drew Boyd dan Jacob Goldenberg dalam bukunya Inside The Box (2015). Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kita mengalami keduanya.

Yang pertama kekakuan struktural karena regulasi Permendes No. 4/2015 tidak mengafirmasi badan hukum koperasi. Yang kedua, kekakuan fungsional karena kita membayangkan, sekurang-kurangnya pada UU No. 25/1992, koperasi hanya untuk anggota-pemiliknya. Kita perlu melampaui dua kekakuan itu untuk menciptakan terobosan baru sehingga solutif bagi para pihak yang terlibat.

Spirit BUMDes sebenarnya paralel dengan koperasi, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada beneficiaries. Dalam BUMDes, beneficiaries itu adalah masyarakat desa dan Pemerintah Desa (dalam rangka APBDes). Dalam koperasi beneficiaries itu adalah anggota-pemiliknya. Di sinilah awal mula sindrom kekakuan struktural dan fungsional itu muncul.

Pegiat BUMDes melihat koperasi mengeklusi beneficiaries hanya pada anggotanya semata. Padahal BUMDes untuk seluruh warga masyarakat. Mereka melihat koperasi itu eksklusif. Jadilah Permendes No. 4/2015 pasal 8 menyebut BUMDes dapat membentuk unit usaha berupa Perseroan Terbatas dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lantas apa badan hukum kelembagaan BUMDes sendiri? Menurut para pegiatnya, secara hukum BUMDes dianggap sudah self sufficient sebagai entitas yang dipayungi oleh Peraturan Desa (Perdes).

Ini bisa menjadi diskusi yang menarik dalam perdata, di mana kita memiliki entitas badan hukum bisnis baru di luar Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Dan, karenanya ruang diskusi masih terbuka luas bagaimana status hukum BUMDes ini.

Biarlah itu menjadi perhatian para ahli hukum untuk mengkajinya lebih lanjut. Sedangkan apa yang akan saya ulas adalah peluang melahirkan model kelembagaan baru bagi BUMDes yang dapat mengolaborasi para pihak berbasis koperasi.

Koperasi multi pihak

Di Indonesia model koperasi multi pihak belum berkembang. Salah satu sebabnya karena UU 25/1992 tidak mengaturnya. Di luar negeri, model itu berkembang massif.

Koperasi multi pihak atau multi stakeholder cooperative adalah koperasi yang memiliki basis anggota lebih dari satu kelompok. Misalnya iCOOP di Korea Selatan adalah koperasi multi pihak yang terdiri dari dua kelompok anggota: konsumen dan produsen (petani).

Masing-masing kelompok/pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Aspirasi konsumen cenderung bicara soal harga murah. Sebaliknya, aspirasi produsen adalah harga yang bagus. Kedua kelompok yang kepentingannya saling bertentangan itu diwadahi dalam satu atap.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gautam Adani Terdepak dari Orang Terkaya Keempat Dunia, Hartanya Menguap Lebih dari Rp 850 Triliun

Gautam Adani Terdepak dari Orang Terkaya Keempat Dunia, Hartanya Menguap Lebih dari Rp 850 Triliun

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Kenaikan? Cermati Saham-saham Ini

Mampukah IHSG Lanjutkan Kenaikan? Cermati Saham-saham Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Kerja dan Tips Menghindari Modus Penipuan File APK hingga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari

[POPULER MONEY] Cara Kerja dan Tips Menghindari Modus Penipuan File APK hingga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari

Whats New
Bank Lambat Transmisikan Suku Bunga Acuan, Ekonom: Pertumbuhan Kredit Masih Belum Pulih

Bank Lambat Transmisikan Suku Bunga Acuan, Ekonom: Pertumbuhan Kredit Masih Belum Pulih

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

Work Smart
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Spend Smart
Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Whats New
Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Whats New
Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Whats New
Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan 'Commuter Feeder'

Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan "Commuter Feeder"

Whats New
Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+