Jokowi dan Upaya Melawan Mafia Migas yang Tiada Akhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara gamblang menuding permainan mafia migas sebagai penyebab molornya sejumlah proyek kilang minyak di Indonesia.

Sebutan mafia migas, kata Jokowi, merujuk pada aktor-aktor yang mengeruk keuntungan besar dari impor BBM.

Dalam beberapa kesempatan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengklaim sudah mengantongi nama-nama aktor yang bermain dalam importasi migas.

"Saya ingatkan bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas gara-gara kamu senang impor gas," kata Jokowi saat Musyawarah RPJMN 2020-2014 di Istana Negara, Senin (16/12/2019).

"Lah ini yang seneng impor, bukan saya cari. Sudah ketemu siapa yang seneng impor. Sudah ngerti saya," tegasnya lagi.

Jauh sebelumnya, Jokowi juga sudah mengungkapkan soal mafia migas. Pada periode pertamanya, Ia sudah memberikan instruksi khusus kepada jajaranya.

Bahkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), yang kerap disanggap sarang mafia migas, dibubarkan. Upaya melawan praktik mafia migas itu bisa dilihat pada 2015 lalu.

Dilansir dari Harian Kompas 5 Desember 2015, Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, mengaku sudah ditugasi khusus oleh Jokowi untuk menghilangkan praktik kotor dalam importasi migas.

Mafia, kata Sudirman, adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan.

Baca juga: Kilang Jokowi Tak Terbangun, Salah Mafia Migas?

Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.

”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.

Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu.

Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.

Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki.

BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.