Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Berani Selesaikan Masalah Likuiditas Jiwasraya

Kompas.com - 23/12/2019, 21:06 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih disorot publik.

Pun Kejaksaan Agung mengindikasikan adanya praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun.

Ekonom dari Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah meminta pemerintah berani menyelesaikan masalah likuiditas Jiwasraya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memberi perhatian kepada nasabah agar mereka memberi dukungan kepada manajemen baru untuk menyehatkan kembali perusahaan.

"Pemerintah sekarang harus berani mengambil tindakan. Masyarakat juga harus memahami. Kehati-hatian mengambil kebijakan menyelesaikan kasus Jiwasraya, saya kira sedikit banyak dipengaruhi oleh kasus Century. Tapi jangan malah tidak berani mengambil keputusan karena kasus Century dulu," kata Piter dalam keterangannya, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Erick Thohir Tegaskan Eks Dirut Jiwasraya dalam Proses Hukum

Piter berpandangan, akar permasalahan Jiwasraya disebabkan oleh ketidaktepatan pemegang saham dan manajemen lama dalam menentukan momentum sekaligus langkah penyelamatan.

Menurutnya, keputusan pemerintah yang terkesan lambat menutup defisit solvabilitas senilai Rp 3,29 triliun pada 2006 menyebabkan kondisi defisit keuangan Jiwasraya terus merosot pada angka Rp 5,7 triliun di akhir 2009.

Adapun batalnya pemberian fasilitas Penanaman Modal Negara (PMN) melalui penerbitan Zero Coupon Bond pada periode 2010-2011 semakin memperburuk tingkat solvabilitas perseroan per 30 November 2011 di angka Rp 6,39 triliun.

"Persoalan Jiwasraya menumpuk karena pembiaran yang terlalu lama. Ekuitas yang sudah negatif sejak tahun 2006. Artinya perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh sudah harus dilakukan pada tahun 2006," ujar Piter.

Baca juga: Erick Thohir Bungkam soal Jiwasraya, Ini Alasannya

Pada 2010-2012, langkah penyelamatan yang diambil manajemen lama adalah revaluasi aset dan melimpahkan sebagian kewajiban Jiwasraya terhadap pemegang polis ke perusahaan reasuransi.

Skema reasuransi dan revaluasi dinilai tidak memberikan keuntungan yang berarti lantaran perbaikan angka defisit hanya merupakan hasil yang semu, sehingga solusi tersebut malah menjadi masalah baru.

Piter mengatakan, dengan keputusan merilis produk JS Saving Plan pada 2013 memang Jiwasraya akan mampu meningkatkan aset, sekaligus memiliki dana segar demi menutup defisit keuangan perusahaan untuk sementara waktu.

Akan tetapi, di waktu yang sama, perseroan pun harus menghadapi eskalasi risiko atas liabilitas jangka pendek, ditambah meroketnya beban bunga.

Baca juga: Ini Langkah Erick Thohir Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Ini lantaran produk JS Saving Plan merupakan utang perusahaan yang harus dibayar ke nasabah dengan bunga 9 hingga 13 persen, bertenor 1 tahun. Masalah kian muncul kala portofolio investasi yang diperoleh dari JS Saving Plan ditempatkan di saham-saham gorengan, tanpa mengedepankan manajemen risiko.

"Itu namanya gali lubang tutup lubang. Persoalannya bukan di pendanaan, tapi di pengelolaan investasi yang kadung salah itu membuat Jiwasraya kondisi kesulitan likuiditas. Jadi salah obat dan bagian yang diobati juga salah," papar Piter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com