Mulai 2020, Pemerintah Hapus Subsidi Selisih Bunga KPR

Kompas.com - 26/12/2019, 19:37 WIB
Ilustrasi KPR www.shutterstock.comIlustrasi KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan menghapus skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto mengatakan, penghapusan subsidi selisih bunga KPR akan resmi berlaku pada 2020.

"Kami bisa lihat bahwa semua (subsidi) yang selama ini ada, kami teruskan kecuali subsidi selisih bunga," ujarnya di Media Center Kementerian PUPR, Kamis (26/12/2019).

Baca juga: Produk Baru KPR Syariah, Nasabah Bisa Atur Besaran Cicilan Sendiri

Menurut Eko, subsidi selisih bunga KPR tersebut dinilai memberikan beban fiskal yang cukup berat kepada negara. Sebab tenor yang diambil oleh para nasabah cukup panjang.

Berdasarkan skema itu, pemerintah menanggung selisih suku bunga KPR yang dikenakan oleh perbankan.

Dengan demikian, suku bunga KPR yang dibebankan pada masyarakat hanya lima persen secara tetap selama 20 tahun.

Baca juga: Rencana Kredit Rumah, Cermati 4 Strategi Ini agar KPR Tidak Macet

Sementara itu, selisih bunga yang dibayar pemerintah tergantung dari suku bunga KPR yang ditetapkan perbankan.

"Contoh pada November waktu terbit suku bunga komersial 11 persen, maka kami menutupi selisih 6 persen. Bulan berikutnya jadi 12 persen, jadi kami menutupi 7 persen," ujarnya.

"Jadi fluktuatif, kami tidak bisa prediksi tiap tahun karena kami sesuaikan dengan bunga yang berlaku," sambung Eko.

Baca juga: Milenial, Kini Pengajuan KPR Bisa Lewat Aplikasi Mobile

Menurutnya hal tesebut sangat memberatkan pemerintah karena pemerintah harus mengawal selisih subsidi tersebut hingga tenor berakhir, yang artinya 15 hingga 20 tahun kedepan. 

Eko mencatat penyaluran subsidi melalui skema SSB sebesar Rp3,1 triliun untuk membiayai 99.907 unit per 23 Desember 2019.

Walau program subsidi SSB dihapuskan, pemerintah masih menyiapkan dana subsidi SSB sebesar Rp3,8 miliar pada 2020.

Baca juga: Jajal MRT Jakarta, Menteri Jepang Lirik Koridor Timur-Barat

 

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembayaran SSB tahun sebelumnya yang jatuh tempo.

Walaupun skema SSB dihapuskan, pemerintah akan tetap mempertahankan skema subsidi KPR lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

 Baca juga: Erick Thohir Lelang 6 Jabatan Petinggi di Kementerian BUMN, Minat?

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X