Sistem Upah Per Jam Akan Untungkan Pekerja Produktif, Mengapa?

Kompas.com - 27/12/2019, 12:20 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah mengatakan, skema terkait dengan perubahan upah dari aturan baku per bulan menjadi per jam di Indonesia sangat menguntungkan pekerja produktif.

Hal ini mengingat wacana sistem penggajian ini tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Sistem ini saya kira lebih disukai oleh pengusaha dan pekerja yang produktif karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja," kata Pieter kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Serikat Buruh Tolak Sistem Upah Per Jam, Ini Alasannya

Namun demikian Pieter menjelaskan butuh pemahaman dalam skema penggajian ini. Menurutnya, skema ini bukan berarti pekerja dibayar setiap jam, tapi mungkin berdasarkan hitungnya adalah perjam.

Sementara sistem pembayarannya bisa dilakukan setiap minggu atau juga setiap bulan.

Pieter mengungkapkan, meski masih sebatas wacana. Kedepannya hal ini akan menjadi perdebatan, mengingat masalah nominal yang akan diterima oleh pekerja jika dihitung berdasarkan jam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meskipun demikian, saya kira wacana ini tidak akan membuat pembahasan tentang upah antara pengusaha dan buruh menjadi lebih mudah. Pada akhirnya tetap akan jadi perdebatan berapa tingkat upah per jam yang bisa disepakati," jelas Pieter.

Baca juga: Pengusaha Nilai Sistem Upah Per Jam Format yang Menarik

Menurut Pieter, wacana ini muncul pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak baik perusahaan maupun tenaga kerja.

"Kalau jam kerjanya kurang, upahnya juga berkurang," jelasnya.

Skema gaji tetap yang ada seperti saat ini, pada dasarnya merugikan bagi pekerja produktif karena perusahaan memberikan gaji tidak berdasarkan jumlah masuk hari kerja.

Misalkan saja pekerja yang masuk dalam sebulan penuh tanpa absen dan pekerja yang masuk dengan beberapa ketidakhadiran (absen) dalam sebulan akan diberikan nominal yang sama oleh perusahaan.

Sementara itu, dengan sistem upah per jam, maka upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerja.

Baca juga: Jokowi Wacanakan Gaji Bulanan Diganti Upah Per Jam, Setuju?

Maka dari itu, menurut Pieter pemerintah perlu memastikan dengan benar terkait dengab kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja. Hal ini agar dua belah pihak dapat bersinergi dan saling menguntungkan.

"Terlepas dari sistem yang mana yang dipakai, apakah upah per bulan atau per jam, pemerintah perlu memastikan menengahi tarik menarik kepentingan antara pengusaha dan buruh," ungkapnya.

Adapun caranya dengan duduk sama-sama dan meminta pendapat yang mengedepankan kesejahteraan buruh serta berupaya meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan begitu, maka aturan tidak berat sebelah.

"Pemerintah tidak boleh berada di satu pihak. Yang harus dikedepankan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan buruh. Hanya dengan cara itu maka kedua pihak bisa sepakat," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.